keracunan MBG<\/a> ini sudah dua kali terjadi di Kabupaten Agam, untuk OPD yang terlibat langsung dalam Satgas perlu melakukan evaluasi lebih mendalam dan pengawasan yang intens terhadap SPPG agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,\u201d tegasnya.<\/p>\nSelain memperkuat pengawasan, Pemkab Agam juga mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai bahan baku MBG.\u00a0<\/p>\n
Produk pertanian, peternakan dan UMKM lokal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan program tersebut dengan tetap memperhatikan kelayakan dan keamanan bahan pangan.<\/p>\n
Langkah itu diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.<\/p>\n
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi terkait kejadian keracunan MBG di Kabupaten Agam.<\/p>\n
\u201cKami dari Ombudsman sedang mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi terkait keracunan MBG yang terjadi di Kabupaten Agam,\u201d katanya.<\/p>\n
Kini pihaknya sedang melakukan pengujian terhadap ketaatan prosedur, apakah ketentuan yang ada dalam juknis telah dilakukan dengan benar dalam pelaksanaan MBG atau belum.<\/p>\n
Ia menjelaskan, pemeriksaan mencakup penerapan petunjuk teknis pada seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari pengolahan hingga pengantaran makanan kepada penerima manfaat.<\/p>\n
Ombudsman juga mengkaji penanganan dan respons terhadap kejadian luar biasa, termasuk ketika terjadi keracunan makanan.<\/p>\n
Adel menyebut Kabupaten Agam telah membentuk Satgas MBG sesuai tugas dan fungsinya. Sementara secara struktural, pelaksanaan program berada dalam tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) hingga SPPG sesuai kewenangan masing-masing.<\/p>\n
\u201cInformasi yang kami peroleh dari investigasi di lapangan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi SPPG, untuk meminimalkan kasus keracunan MBG dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Di sisi lain, Kepala KPPG Pekanbaru Regional Riau, Kepri dan Sumbar, Syartiwidya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan keseriusan dan dukungan seluruh pihak, mulai dari BGN, KPPG, SPPG, yayasan mitra hingga pemasok bahan baku.<\/p>\n
\u201cMBG ini harus dilakukan dengan serius dan dukungan penuh dari semua elemen,\u201d sebutnya.<\/p>\n
Dalam proses penyajian katanya, terdapat SOP wajib yang harus dilakukan secara teliti oleh pihak SPPG. Apabila satu SOP saja terlalaikan, risiko keracunan sangat mungkin terjadi.<\/p>\n
Menurutnya, setiap tahapan penyelenggaraan MBG harus dilaksanakan sesuai prosedur. Tidak hanya proses pengolahan makanan, kualitas bahan baku yang disediakan pemasok juga harus menjadi perhatian untuk memastikan makanan aman dikonsumsi penerima manfaat.<\/p>\n
Syartiwidya juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumen kelayakan SPPG sebelum beroperasi.<\/p>\n
Dokumen tersebut antara lain izin bangunan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dokumen pendukung lainnya.<\/p>\n
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perangkat daerah, Forkopimda, pihak ketiga atau yayasan mitra, BUMN serta pengelola SPPG.<\/p>\n
Melalui evaluasi bersama tersebut, Pemkab Agam berharap pelaksanaan Program MBG dapat terus diperbaiki, sehingga berjalan aman, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Agam. (YH\/E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Seorang siswa membawa ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 57 Kendari, Kelurahan Alolama, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5\/8\/2026).(Antara) PEMERINTAH Kabupaten Agam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terjadinya kasus keracunan makanan pada pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Palupuah beberapa waktu lalu. Langkah evaluasi dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":106902,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-106901","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106901\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/106902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Pemkab](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/21\/1789988319_e83de80161872a2f3e27.jpg\")