![\"Gerakan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/21\/1789961668_3519ddcaef6b4ace6af6.jpeg\")
<\/p>\n
M Syukur Mandar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia<\/a>. Juru Bicara Gerakan Oposisi Indonesia, Jandri Sihite, menegaskan bahwa pencabutan mandat<\/a> dilakukan akibat manuver politik Syukur serta dugaan komunikasi tanpa hak dengan pihak-pihak di lingkar kekuasaan.<\/p>\n Jandri menjelaskan keputusan tegas tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno Luar Biasa Gerakan Oposisi Indonesia setelah mencermati pelanggaran fatal terhadap anggaran dasar dan kode etik organisasi.<\/p>\n <\/p>\n Jandri menyatakan bahwa posisi Presiden Dewan Nasional dalam struktur Gerakan Oposisi Indonesia sejatinya bersifat kolektif-kolegial, sehingga tindakan Syukur yang memanfaatkan identitas organisasi demi kepentingan personal dianggap melewati batas.<\/p>\n “Jabatan dalam organisasi bukan milik pribadi. Mandat oposisi bukan alat untuk membangun transaksi politik personal. Ketika nama organisasi dibawa bernegosiasi tanpa mandat Dewan Nasional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seseorang, tetapi independensi seluruh organisasi,” ujar Jandri melalui keterangannya, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Jandri menambahkan, forum rapat pleno menilai tindakan Syukur sangat fatal karena berpotensi menyeret independensi gerakan oposisi sipil ke dalam transaksi politik praktis di luar keputusan bersama.<\/p>\n “Tidak masuk akal organisasi dibangun untuk mengontrol kekuasaan, tetapi mandatnya justru digunakan untuk mendekati kekuasaan demi kepentingan individu. Oposisi bukan kendaraan untuk mencari posisi, akses, ataupun keuntungan pribadi,” kata Jandri.<\/p>\n Atas keputusan pemecatan tersebut, Rapat Pleno Luar Biasa menunjuk Laguna sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Dewan Nasional untuk memimpin konsolidasi internal serta mempersiapkan gelaran Musyawarah Besar (Mubes).<\/p>\n Jandri menegaskan bahwa kepemimpinan baru akan fokus mengembalikan marwah organisasi sebagai benteng kontrol sosial dan penyeimbang kebijakan pemerintah.<\/p>\n “Oposisi tidak boleh menjadi pintu belakang menuju kekuasaan. Mandat rakyat dan mandat organisasi harus dikembalikan kepada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi,” pungkas Jandri.(H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n