{"id":106339,"date":"2026-09-20T14:03:02","date_gmt":"2026-09-20T07:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/20\/8-titik-rawan-korupsi-pertanahan-diungkap-kpk-sebelum-ott-atrbpn\/"},"modified":"2026-09-20T14:03:02","modified_gmt":"2026-09-20T07:03:02","slug":"8-titik-rawan-korupsi-pertanahan-diungkap-kpk-sebelum-ott-atrbpn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/20\/8-titik-rawan-korupsi-pertanahan-diungkap-kpk-sebelum-ott-atrbpn\/","title":{"rendered":"8 Titik Rawan Korupsi Pertanahan Diungkap KPK sebelum OTT ATRBPN"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"8
KPK memetakan delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan.(Dok. Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) mengungkapkan telah memetakan delapan titik rawan korupsi<\/a> di sektor pertanahan jauh sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN). Temuan ini merupakan hasil kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring KPK untuk meminimalisasi praktik lancung di sektor agraria.<\/p>\n

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa titik rawan tersebut mencakup rendahnya akses penggunaan layanan, ketidaktepatan waktu penyelesaian, adanya biaya tambahan ilegal, hingga berkas yang tidak kunjung diserahkan meski sudah selesai. Selain itu, KPK menyoroti lemahnya pengawasan penerbitan sertifikat dan penyimpangan prosedur operasional standar (SOP) pada Hak Guna Usaha (HGU<\/a>).<\/p>\n

<\/p>\n

“KPK sudah mewanti-wanti delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan lewat kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring sebelum terjadinya peristiwa tangkap tangan,” ujar Budi Prasetyo dilansir dari Antara<\/em>, Minggu (20\/9).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pakar Desak KPK Usut Keterlibatan Korporasi Lain di Kasus ATR\/BPN<\/a><\/strong><\/p>\n

Data KPK menunjukkan tingkat ketidaktepatan waktu layanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Jabodetabek mencapai 73,49%. Kantah Kota Depok mencatat angka tertinggi dengan 91,14%, disusul Kabupaten Bekasi (87,5%), dan Kabupaten Bogor (86,9%). Masalah ini paling sering ditemukan pada layanan peralihan hak jual beli, perubahan hak atas tanah, dan roya.<\/p>\n

Selain durasi layanan, KPK menemukan adanya pungutan tambahan yang mencapai lebih dari 200 persen dari biaya resmi. Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan penguatan indikator kinerja berbasis service level agreement<\/i> (SLA), transparansi biaya, serta penyediaan whistleblowing system<\/i> untuk melaporkan praktik pungli.<\/p>\n

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) sebuat pengembang swasta<\/a> di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR\/BPN Lampri serta Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.<\/p>\n

Tersangka lainnya melibatkan pihak swasta, yakni Presiden Direktur Pengembang Swasta\u00a0Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR\/BPN, termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz. (Ant\/<\/em>Z-10)<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KPK memetakan delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan.(Dok. Antara) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah memetakan delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan jauh sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN). Temuan ini merupakan hasil kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring KPK untuk meminimalisasi praktik lancung […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":106340,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-106339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106339\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/106340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}