{"id":105981,"date":"2026-09-19T16:19:08","date_gmt":"2026-09-19T09:19:08","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/19\/pojk-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-terbit-dan-berlaku-2027\/"},"modified":"2026-09-19T16:19:08","modified_gmt":"2026-09-19T09:19:08","slug":"pojk-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-terbit-dan-berlaku-2027","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/19\/pojk-bursa-mineral-dan-komoditas-strategis-terbit-dan-berlaku-2027\/","title":{"rendered":"POJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Terbit dan Berlaku 2027"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"POJK
Ilustrasi.(Magnific)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

OTORITAS\u00a0Jasa Keuangan (OJK<\/a>) resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK<\/a>) terbaru yang mengatur penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis<\/a> (BMKS<\/a>). Langkah regulasi ini menjadi fondasi awal bagi OJK dalam menjalankan mandat pengaturan serta pengawasan transaksi BMKS yang dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.<\/p>\n

Kedua regulasi tersebut adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026<\/strong> tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti<\/a>) kepada OJK. Selanjutnya, POJK Nomor 16 Tahun 2026<\/strong> yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis secara komprehensif.<\/p>\n

<\/p>\n

Penerbitan aturan ini merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Pasal 132A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Jabat Kepala Eksekutif Pengawas BMKS, Sarjito Targetkan Indonesia Jadi Penentu Harga<\/a><\/strong><\/p>\n

Tujuan dan Infrastruktur Pasar<\/h2>\n

Pengaturan BMKS dirancang untuk membangun infrastruktur pasar yang mampu mendukung perdagangan mineral dan komoditas strategis secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. OJK menekankan pentingnya kepastian hukum dalam ekosistem ini.<\/p>\n

“Infrastruktur tersebut juga diharapkan memberikan kepastian dalam proses pembentukan harga, kliring, penyelesaian transaksi, serta pengelolaan risiko,” ungkap OJK dalam siaran pers resminya, Sabtu (19\/9).<\/p>\n

Mekanisme Peralihan Wewenang<\/h2>\n

Melalui POJK Nomor 15 Tahun 2026, OJK menetapkan mekanisme transisi pengawasan dari Bappebti. Proses peralihan ini dirancang secara terukur guna menjaga stabilitas pasar dan mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum<\/em>) bagi pelaku usaha yang sudah bergerak di sektor terkait.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0OJK Kejar Aturan Bursa Mineral, Ditargetkan Rampung 17 September 2026<\/a><\/strong><\/p>\n

OJK menegaskan bahwa peralihan kewenangan penuh dari Bappebti akan efektif berlaku pada 1 Januari 2027, bertepatan dengan dimulainya operasional resmi BMKS.<\/p>\n

Ekosistem Perdagangan Terintegrasi<\/h2>\n

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 memberikan panduan menyeluruh mengenai tata kelola BMKS. Regulasi ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari:<\/p>\n