{"id":105135,"date":"2026-09-18T01:18:36","date_gmt":"2026-09-17T18:18:36","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/18\/bgn-kepala-sppg-wajib-pantau-dapur-mbg-saat-jam-masak\/"},"modified":"2026-09-18T01:18:36","modified_gmt":"2026-09-17T18:18:36","slug":"bgn-kepala-sppg-wajib-pantau-dapur-mbg-saat-jam-masak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/18\/bgn-kepala-sppg-wajib-pantau-dapur-mbg-saat-jam-masak\/","title":{"rendered":"BGN Kepala SPPG Wajib Pantau Dapur MBG saat Jam Masak"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"BGN:
ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN<\/a>) Sudaryono<\/a> menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis<\/a> (MBG<\/a>). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mewajibkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG<\/a>) untuk berada langsung di dapur selama proses memasak berlangsung.<\/p>\n

Kebijakan ini disampaikan Sudaryono usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17\/9\/2026). Menurutnya, kehadiran pimpinan di area produksi merupakan perubahan fundamental untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan dengan ketat.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cYang kita lakukan di BGN sekarang ini adalah mengimplementasikan cara-cara yang berbeda. Yang tadinya kepala dapur itu tidak ada kewajiban berada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan,\u201d ujar Sudaryono.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0BGN Buka 2.700 Dapur SPPG di Wilayah 3T per September 2026<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menegaskan bahwa BGN tidak akan segan menertibkan SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut. Keamanan menu yang disajikan kepada ribuan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.<\/p>\n

\u201cSupaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan, masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah dengan benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Ketegasan Higienitas dan Penutupan SPPG<\/h3>\n

Sudaryono mengakui bahwa mengelola penyajian makanan untuk skala besar bukan perkara mudah. Selain risiko teknis, BGN juga tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kejenuhan para pengelola di lapangan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kepala BGN Minta Sekolah Pastikan Keamanan MBG sebelum Dikonsumsi Siswa<\/a><\/strong><\/p>\n

Terkait aspek kesehatan, BGN menunjukkan sikap tegas terhadap standar higienitas. Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 1.200 SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah resmi ditutup.<\/p>\n

\u201cSLHS itu baru syarat dasar, belum lagi nanti dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Kami akan banyak menginduk cara-cara pangan yang aman yang itu ekspertisnya ada di BPOM,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Dukungan Anggaran Pengawasan BPOM<\/h3>\n

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal keamanan pangan program MBG. BPOM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp509 miliar pada tahun anggaran 2027 khusus untuk fungsi pengawasan ini.<\/p>\n

Taruna menjelaskan bahwa pengawasan akan mencakup tiga aspek utama:<\/p>\n