{"id":104892,"date":"2026-09-17T14:49:22","date_gmt":"2026-09-17T07:49:22","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/17\/bpjs-watch-minta-pemutakhiran-data-desil-dipercepat\/"},"modified":"2026-09-17T14:49:22","modified_gmt":"2026-09-17T07:49:22","slug":"bpjs-watch-minta-pemutakhiran-data-desil-dipercepat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/17\/bpjs-watch-minta-pemutakhiran-data-desil-dipercepat\/","title":{"rendered":"BPJS Watch Minta Pemutakhiran Data Desil Dipercepat"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"BPJS
Warga mendapatkan layanan pemuktahiran data kepersetaan JKN di Puskesmas Warnasari, Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (17\/9).(MI\/PALCE AMALO)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

BPJS Watch<\/a> meminta pemerintah mempercepat pemutakhiran data desil<\/a> masyarakat agar warga yang berhak memperoleh bantuan sosial dan jaminan kesehatan tidak kehilangan akses akibat persoalan administrasi data.<\/p>\n

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar<\/a> mengatakan, persoalan data desil<\/a> masih menjadi salah satu masalah yang dapat berdampak pada masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh bantuan pemerintah, termasuk akses terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).<\/p>\n

<\/p>\n

Menurut dia, terdapat masyarakat yang setelah mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi justru harus menunggu proses perubahan data sebelum dapat kembali memperoleh manfaat program pemerintah. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani melalui pemutakhiran data yang lebih cepat.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0IDAI dan Organisasi Profesi Tuntut Pemulihan Hak Dokter Anak yang Dimutasi dan Diberhentikan<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cKemarin ada beberapa kasus yang kami juga dorong, BPJS menganjurkan untuk datang ke kelurahan. Tetapi ketika kami dorong ke kelurahan, kelurahannya bilang perubahan desil itu paling cepat enam bulan,\u201d kata Timboel kepada wartawan saat menyambangi\u00a0Layanan BPJS Keliling di Puskesmas Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Kamis (17\/9).\u00a0<\/p>\n

Ia mempertanyakan lamanya proses tersebut karena kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan tidak dapat menunggu berbulan-bulan.\u00a0<\/p>\n

Menurut dia, mekanisme pemutakhiran data perlu dilaksanakan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam data pemerintah.\u00a0Timboel merujuk pada PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menurut dia menjadi salah satu dasar pemutakhiran data penerima bantuan. Ia mendorong pemerintah tidak menjadikan proses birokrasi sebagai hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas layanan kesehatan dan bantuan sosial.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Jangan Sampai Bikin Lonjakan Tunggakan<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cIni yang kita harapkan segera, masalah desil ini tidak menjadi masalah terus-menerus yang terjadi, karena banyak yang berhak tidak mendapatkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menurut Timboel, pemutakhiran data penting karena data tersebut berkaitan dengan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan kesehatan.\u00a0Ia menilai pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi pemutakhiran data sehingga masyarakat yang memang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh haknya.<\/p>\n

\u201cTidak bisa birokrasi pemerintah mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan JKN, Kartu Indonesia Pintar, ataupun bantuan-bantuan yang memang sangat mereka butuhkan,\u201d kataTimboel.<\/p>\n

Timboell berharap pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait dapat mempercepat pembenahan mekanisme pemutakhiran data desil<\/a> sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berujung pada terhambatnya akses terhadap program perlindungan sosial. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Warga mendapatkan layanan pemuktahiran data kepersetaan JKN di Puskesmas Warnasari, Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (17\/9).(MI\/PALCE AMALO) BPJS Watch meminta pemerintah mempercepat pemutakhiran data desil masyarakat agar warga yang berhak memperoleh bantuan sosial dan jaminan kesehatan tidak kehilangan akses akibat persoalan administrasi data. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, persoalan data desil masih […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":104893,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-104892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104892\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/104893"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}