USAI dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, 25 Februari 2025, di istana Merdeka Jakarta, sebagai Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. M. Toha Tohet, S.H. bersama Wakil Bupati Abdur Rohman Husen lansung tancap gas melaksanakan amanah janji kampanyenya kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Di antara program yang jalankan untuk menerjemahkan janji politik ke dalam kebijakan pembangunan Program Keluarga Maju (PKM). Dan saat ini program yang menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi pembangunan itu mendapatkan pengakuan dan Penghargaan dalam ajang penghargaan nasional dijakarta yang diselenggarakan oleh Detik Award tahun 2026.
Penghargaan langsung diterima oleh Wakil Bupati Andur Rohman. PKM dinilai sebagai Program pertama di Indonesia yang merumuskan kebijakan pemberdayaan berkelanjutan berbasis keluarga yang mencakup tiga dimensi yaitu UMKM, Sertifikasi keterampilan dan Pendidikan Perguruan tinggi. Atas penghargaaan tersebut H. M. Toha Tohet, S.H sebagai Bupati merasa bersyukur dan terima kasih.
Menurutnya penghargaan tersebut sebagai semangat dan acuan dalam berkerja sebagai Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. ” Suatu kehormatan atas pengakuan dari detik atas kinerja Kabupaten Musi Banyuasin,” tegasnya.
Dalam penyelenggaraannya bantuan langsung ditransfer ke rekening kepala keluarga untuk memutus administrasi berbelit belit sehingga bantuan pemerintah bisa langsung dipergunakan masyarakat. Sasaran penerima manfaat dilakukan secara ketat melalui penyesuaian DTSEN sesuai Instruksi presiden No. 4 tahun 2025 kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara door to door bahkan setelah penerima manfaat menerima bantuan dilakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk memastikan bantuan dibelanjakan sesuai peruntukannya.
Melalui PKM, pemerintah daerah memberikan intervensi yang bersifat produktif dengan mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu membangun sumber penghidupan secara mandiri dan berkelanjutan.
?Pada 2025, PKM mulai direalisasikan sebagai bagian dari komitmen tahun pertama pemerintahan Toha-Rohman.
Program ini kemudian secara resmi disalurkan kepada ratusan kepala keluarga pada Desember 2025 dan diarahkan bukan sebagai bantuan jangka pendek, melainkan sebagai investasi produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Adapun nilai bantuan PKM untuk keluarga penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp.25 juta per kepala keluarga, Konsep PKM juga diarahkan agar bantuan tidak berhenti pada pemberian modal. Masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha, sementara generasi muda diberikan akses terhadap pendidikan perguruan tinggi, pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pada tahun 2026 Bupati Toha Tohet dan Wabup Abdul Rohman terus menambah penerima manfaat sekitar 6.000 an calon penerima manfaat akan mendapatkan bantuan PKM yang tersebar disemua kecamatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah(RKPD).
Dampaknya juga terlihat pada indikator makro pembangunan. Berdasarkan data BPS yang tercantum dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, persentase penduduk miskin Musi Banyuasin pada 2025 turun signifikan dari 12 persen menjadi 9 persen, enurunan tersebut menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, persentase penduduk miskin Musi Banyuasin berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan.
Pemerintah daerah menyebut capaian itu sebagai hasil dari berbagai intervensi pembangunan dan kerja bersama lintas sektor, sehingga tidak semata-mata dikaitkan dengan satu program. Bagi Bupati Toha Tohet mengatakan penghargaan yang diterima Muba bukanlah tujuan akhir dari PKM.
Ukuran keberhasilan program, menurutnya, adalah ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Prestasi ini patut disyukuri tapi jangan dibanggakan. Yang kita banggakan jika PKM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Musi Banyuasin,” ujar Haji Toha.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program seharusnya terlihat dari bertambahnya pelaku usaha, semakin banyak warga yang memperoleh pekerjaan, serta meningkatnya jumlah anak Muba yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dengan demikian, perjalanan PKM dalam pemerintahan Toha-Rohman menunjukkan satu pola yang konsisten: janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan, kebijakan dijalankan melalui program, dan program kemudian diuji melalui manfaat yang dirasakan masyarakat.
Penghargaan Detik Award 2026 wilayah sumatera menjadi pengakuan atas inovasi tersebut. Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tantangan berikutnya justru lebih besar: memastikan PKM tidak berhenti sebagai program unggulan di atas kertas, tetapi terus tumbuh menjadi kebijakan pemberdayaan berkelanjutan. (H-2)