PENGUATAN ekonomi daerah kembali menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menjaga pelayanan publik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi komoditas, menarik investasi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Ajang ini mempertemukan pemerintah kabupaten, kementerian dan lembaga, dunia usaha, investor, lembaga pembiayaan, hingga pelaku UMKM untuk membuka peluang transaksi dan investasi di daerah.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan expo tahun ini diarahkan agar potensi ekonomi daerah tidak berhenti sebagai produk yang dipamerkan. Menurutnya, komoditas unggulan, peluang investasi, dan UMKM daerah harus terhubung langsung dengan pasar, investor, perbankan, serta mitra pembangunan.
“AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret yaitu daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan,” ujar Bursah saat menyampaikan laporan pelaksanaan.
Bursah yang juga Bupati Lahat menilai pemerintah kabupaten menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, daerah harus memenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tantangan fiskal tersebut menjadi perhatian seiring rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 menjadi Rp735 triliun. Angka itu meningkat 5,5% atau Rp38,1 triliun dibandingkan dengan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Meski demikian, kenaikan TKD belum otomatis membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar karena kebutuhan belanja terus bertambah. Penguatan kemandirian daerah pun membutuhkan dukungan kewenangan dan kapasitas fiskal yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.
“Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal jadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai. Karakter pemerintah kabupaten itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan dengan satu pendekatan,” tegas Bursah.
Ia menilai revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menjadi momentum untuk memperjelas kembali penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut penting agar pemerintah kabupaten memiliki ruang lebih optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi wilayah.
Bursah juga mengingatkan kepala daerah agar menjaga integritas dalam mengelola aset dan anggaran publik. Ia berharap penyelenggaraan AOE 2026 menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan setelah acara berakhir.
“Jabatan Bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang membuka AOE 2026 turut mendorong perubahan orientasi pameran daerah agar menghasilkan investasi yang benar-benar terealisasi. Kemendagri, kata Bima, terus melakukan advokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Bima menekankan empat prioritas pemanfaatan TKD, yakni memperkuat pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjaga ketahanan pangan dan energi, mendorong transformasi ekonomi, serta menekan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Menurut Bima, setiap daerah perlu memahami karakter ekonomi lokal agar mampu membangun ekosistem usaha yang tepat. Kolaborasi antardaerah juga penting untuk meningkatkan daya saing dan memperbesar skala ekonomi.
“Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal (identify the DNA of local economy) sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi,” kata Bima Arya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan pemerintah siap membantu produk UMKM daerah memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara untuk membuka akses pasar bagi produk unggulan daerah.
“Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara. Kita berharap produk-produk unggulan Indonesia semakin dikenal dan bersaing di kancah internasional,” ungkap Dyah Roro Esti.
AOE 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, Dewan Pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan duta besar negara sahabat, di antaranya dari Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol. (H-2)