DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah telah resmi memfinalisasi status dan jumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori paruh waktu maupun penuh waktu, untuk mendapatkan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses transisi ini dijadwalkan melalui mekanisme seleksi yang akan dibuka pada awal tahun 2027.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang terus mengalir dari para tenaga pendidik. Keputusan tersebut mencakup guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk guru madrasah negeri hingga guru Taman Kanak-kanak (TK).
“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” ujar Dasco usai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Data dan Proyeksi Kebutuhan Guru Nasional
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan data terkini mengenai jumlah tenaga pendidik berstatus PPPK. Saat ini, tercatat sebanyak 995.245 orang guru PPPK penuh waktu dan 231.246 orang guru berstatus PPPK paruh waktu.
Pemerintah juga telah menyusun proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Formasi ini dipersiapkan untuk berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah umum, madrasah, hingga institusi pendidikan khusus seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Skema Pengangkatan Guru:
- PPPK Paruh Waktu: Akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
- PPPK Penuh Waktu: Diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada awal 2027.
Fokus pada Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Garuda
Selain menyelesaikan status guru yang sudah ada, pemerintah juga fokus pada pemenuhan kebutuhan guru untuk tahun anggaran 2026. Rini menyebutkan bahwa proyeksi tersebut akan mencakup kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
“Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” pungkas Rini.
Langkah finalisasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian karier bagi ratusan ribu guru honorer yang telah beralih status menjadi PPPK, sekaligus memperkuat struktur kepegawaian pendidikan nasional melalui jalur PNS. (Ant/H-3)