KEHADIRAN kelompok Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) dalam lanskap global memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif karena memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Hal itu terungkap dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).
Acara diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Kemudian, pernyataan selanjutnya disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat. Pertemuan tersebut diikuti oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam paparannya, Jumhur menengarai sekaligus menyayangkan adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim, sementara pada saat yang sama bobot ekonomi negara-negara tersebut terus menyumbang sebagian besar emisi global.
Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan.
Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga di dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung. Ekosistem laut Indonesia yang terletak di jantung Segitiga Karang menjadi rumah bagi 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut global, 10 persen spesies karang dunia, serta beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi.
Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan.
Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman tersebut dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Dia juga mengatakan solusi berkelanjutan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan yang canggih, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional yang sukses dari Indonesia, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Selain itu, Sasi Lompa di Maluku, yakni sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur Hidayat. (Cah/P-3)