PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menyarankan untuk menghadirkan ambulans udara dan tim dokter terbang. Anggota DPR RI Kawendra Lukistian menilai layanan tersebut dapat menjadi solusi memperluas akses kesehatan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah terpencil.
Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana tersebut saat menyampaikan pidato terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (14/8). Presiden mengatakan pemerintah akan menyiapkan ambulans udara dengan helikopter maupun pesawat kecil yang dapat beroperasi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
“Kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan adanya laporan mengenai masyarakat yang harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan perlunya terobosan dalam pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Gagasan tersebut kemudian mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR F-Gerindra, Kawendra Lukistian. Ia menilai ambulans udara dan layanan dokter terbang bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis.
“Di berbagai negara, ambulans dan dokter terbang itu standar keselamatan, bukan gaya-gayaan. Indonesia negara kepulauan, bagi warga pelosok, akses udara adalah harapan penyambung nyawa,” tulis Kawendra dalam unggahannya, Minggu (16/8/26).
Menurut Kawendra, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pemerataan pelayanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan akses darat. Kehadiran transportasi udara untuk kebutuhan medis dinilai dapat mempercepat penanganan pasien dalam situasi darurat.
Ia juga menilai komitmen pemerintah untuk memperluas layanan hingga wilayah pelosok perlu dilihat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. (H-4)