Antisipasi Karhutla Kalsel dengan Perketat Deteksi Dini di Area Perkebunan dan Hutan
Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) memperketat sistem deteksi dini potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) per 12 Agustus 2026, sebanyak 73 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kalsel, dengan 14 titik berada di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Banjarbaru, Wahyu Nurhidayat, mengungkapkan bahwa data hotspot dari Satelit NASA-NOAA20 berkategori confidence sedang tersebut telah diteruskan ke masing-masing pengelola kawasan untuk segera diverifikasi secara aktual.

“Setiap titik panas yang teridentifikasi di dalam areal kerja PBPH perlu segera diverifikasi di lapangan. Informasi hotspot merupakan bagian dari sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak tahap awal,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Adapun rincian sebaran 14 titik panas yang berada di area perusahaan pemegang PBPH meliputi, PT Inhutani I Unit Pelaihari: 6 titik hotspot, PT Dwima Intiga: 6 titik hotspot, PT Hutan Rindang Banua: 1 titik hotspot, dan PT Prima Multibuana: 1 titik hotspot

Wahyu mengimbau pengelola PBPH tidak menunggu hingga timbul titik api membesar, mengingat musim kemarau meningkatkan risiko karhutla secara signifikan.

Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa keberadaan hotspot tidak serta-merta menandakan telah terjadi kebakaran, melainkan anomali suhu permukaan bumi yang wajib diperiksa keakuratannya di lapangan (groundcheck).

“Prinsipnya, jangan menunggu api membesar. Ketika terdapat informasi hotspot di dalam atau di sekitar areal kerja, segera lakukan pengecekan. Jika ditemukan indikasi kebakaran, lakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tegas Wahyu.

Langkah pencegahan dan perketatan sistem peringatan dini ini sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat perlindungan hutan berbasis data digital serta kolaborasi multipihak. (H-2)



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *