PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial memangkas beban keluarga tidak mampu. Jika sebelumnya penerima bansos bisa mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk mengurus pendaftaran, kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis dan jauh lebih cepat.
“Rakyat yang tidak mampu, tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan digitalisasi pendaftaran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan PKS telah berjalan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Hingga kini, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar. Jumlah tersebut diarahkan menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari separuh keluarga Indonesia ketika sistem diterapkan secara nasional.
Menurut Prabowo, sistem baru tersebut juga memangkas proses verifikasi kelayakan penerima bantuan. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta kehilangan waktu kerja.
Total pengeluaran itu disebut bisa mencapai Rp150 ribu. Kini, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Tak hanya biaya, waktu pemeriksaan kelayakan juga dipangkas signifikan. Proses yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
Prabowo menilai perubahan tersebut penting agar masyarakat tidak dipersulit ketika mengakses hak mereka atas bantuan pemerintah. Negara, kata dia, juga tidak seharusnya meminta masyarakat berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.
“Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” ujarnya.
Karena itu, digitalisasi perlindungan sosial akan terus diperluas. Pemerintah tidak hanya menerapkannya pada bansos, tetapi juga pada berbagai program bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi, sekaligus membuat akses bantuan lebih mudah bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menghadirkan sejumlah penerima bansos. Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako disebut membantu Susana mempertahankan pendidikan anak-anaknya.
Penerima lainnya, Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, menghadapi kondisi ekonomi yang sulit sejak kecil dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, Margarita masih berdagang sekaligus merawat tantenya yang berusia 80 tahun. Bantuan sosial berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang kehidupan keluarganya.
Prabowo menegaskan bantuan sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan usaha masyarakat. Pemerintah justru ingin memastikan bantuan tersebut menjadi penopang agar masyarakat tetap mampu bertahan dan mengembangkan kehidupannya. “Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” kata Prabowo. (Mir/P-3)