BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong penguatan respons lintas sektor untuk menghadapi fenomena El Nino kuat. El Nino diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan El Niño bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga tantangan pembangunan nasional karena berdampak pada sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“El Nino merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Faisal dalam keterangan resmi, Rabu (5/8).
BMKG mencatat, El nino saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan memperparah musim kemarau, terutama sepanjang Agustus hingga September, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Faisal menjelaskan, BMKG telah menyampaikan prediksi perkembangan El Niño sejak Maret 2026 agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki waktu untuk menyiapkan langkah mitigasi.
Menurutnya, BMKG terus memperkuat pendekatan From Early Warning to Early Action agar informasi iklim tidak berhenti sebagai peringatan dini, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Pendekatan tersebut didukung melalui prediksi ENSO, prakiraan musim dan curah hujan, analisis dampak sektoral, sistem peringatan dini kekeringan dan karhutla, layanan informasi iklim berbasis sektor, hingga dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Informasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata sehingga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum dampak terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, layanan BMKG kini disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi karhutla, hingga dukungan bagi sektor kesehatan dan energi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan perubahan iklim harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, respons terhadap El Niño tidak lagi dapat bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan melalui aksi dini yang terpadu dan berbasis analisis iklim.
“Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan landasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi dinamika iklim global,” ujar Rachmat. (Z-2)