PEMERINTAH mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan datang lebih cepat tahun ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai siklus El Nino yang datang lebih awal.
“Saya dihubungi tadi pagi, kita akan ada ratas khusus tentang Karhutla, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan pola sebelumnya, siklus El Nino umumnya terjadi setiap empat tahun, yakni pada 2015, 2019, dan 2023. Dengan pola tersebut, El Nino berikutnya semestinya terjadi pada 2027. Namun, prediksi BMKG menunjukkan fenomena itu berpotensi datang lebih awal.
“Prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat,” katanya.
Menurut Raja Juli, kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak karena dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berimbas pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Ia menyebut Presiden telah mengundang BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman tersebut.
Karhutla, kata dia, dapat memicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu transportasi udara akibat penutupan bandara, menghentikan kegiatan belajar mengajar, hingga melumpuhkan pusat-pusat perekonomian. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini.
Di sisi lain, Raja Juli menilai Indonesia memiliki modal yang baik dalam menekan luas kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun terakhir. Ia memaparkan, luas karhutla yang mencapai sekitar 2,6 juta hektare pada 2015 turun menjadi sekitar 2,1 juta hektare pada 2019, kemudian kembali menurun menjadi sekitar 1,1 juta hektare pada 2023. Sementara itu, pada tahun lalu luas area yang terdampak juga turun dari sekitar 375 ribu hektare menjadi sekitar 350 ribu hektare.
Meski demikian, ia menegaskan tren penurunan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah karena perubahan iklim meningkatkan kompleksitas penanganan karhutla.
“Sebenarnya kita bisa menekan itu, cuman ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, karena memang El Ninonya, climate change is real. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi,” ujarnya.
Raja Juli menambahkan, wilayah yang selama ini menjadi langganan munculnya titik panas masih didominasi kawasan bergambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Namun, pemerintah juga mencermati munculnya tren baru, yakni penyebaran titik panas di luar enam provinsi tersebut. Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan peningkatan kejadian yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi. Selain isu karhutla, Raja Juli memastikan persoalan bencana banjir juga akan disampaikan kepada Presiden dalam pembahasan pemerintah. (H-4)