TOKOH muda Nahdlatul Ulama (NU), Ali Ramadhan, resmi meluncurkan buku berjudul ‘Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri’ di Jakarta pada Rabu (24/6/2026).
Ali menjelaskan, buku setebal lebih dari 300 halaman ini tidak hanya merekonstruksi perjalanan karier Listyo, tetapi juga menawarkan analisis mendalam mengenai peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di era digital.
“Buku ini mengulas tentang perjalanan kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sekaligus menawarkan kerangka analitis tentang peran institusi kepolisian dalam menghadapi disrupsi demokrasi di abad digital,” ujar Ali, melalui keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Buku yang dibagi ke dalam lima bab utama ini membedah dua ruang lingkup besar. Bagian pertama berfokus pada fondasi karir, dedikasi lapangan, serta visi transformasi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sejak Listyo Sigit bertugas di Tangerang, menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, hingga dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021.
Sementara itu, bagian kedua mengusung tema ‘Disrupsi Demokrasi & Korps Bhayangkara Masa Depan’. Bab ini secara berani mengulas balik tantangan krusial, termasuk penanganan demonstrasi besar yang terjadi pada periode Agustus-September 2025 lalu, serta mengupas Grand Strategy Polri 2025-2045 menuju Excellent Institution dan Polri 4.0.
Analis politik Boni Hargens, Ph.D., bertindak sebagai penulis prolog dalam buku ini, sementara Dosen Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Associate Profesor Firdaus Syam, hadir sebagai penanggap objektif.
Sampaikan Lima Pesan Kepemimpinan dan Ruang Kritik
Secara akademis, buku ini mengadopsi teori-teori sosiologi-politik dari Clayton Christensen, Jürgen Habermas, hingga Fareed Zakaria untuk memotret Polri sebagai shock absorber (peredam kejut) di tengah pusaran polarisasi sosial dan fenomena post-truth. Ali Ramadhan merangkum lima pesan inti dari karyanya tersebut.
Pertama, kepemimpinan Kapolri ditempa melalui proses lapangan yang panjang dan prestasi konkret, bukan tumbuh instan karena koneksi politik. Kedua, visi PRESISI terbukti menjadi tameng institusional dalam menjawab tuntutan transparansi digital. Ketiga, Ali menegaskan bahwa menjaga iklim demokrasi merupakan tanggung jawab kolektif bangsa, bukan beban tunggal pundak kepolisian.
Pesan keempat, Ali memastikan buku ini ditulis secara objektif tanpa tendensi memuja secara buta, sehingga tetap membuka ruang evaluasi yang jernih bagi publik.
“Listyo telah membuktikan bahwa memimpin di era disrupsi bukan tentang menunjukkan otot kekuasaan, melainkan tentang ketajaman visi dan keikhlasan untuk berbenah di tengah badai. Ia tidak menyangkal kesalahan, tidak pula berlindung di balik birokrasi,” terang Ali.
Terakhir, Ali mengingatkan bahwa jalan reformasi struktural di tubuh Polri masih panjang dan dinamis. Namun, fondasi kepemimpinan yang mengedepankan ketepatan langkah dan keterbukaan terhadap kritik telah diletakkan.
“PRESISI adalah ikhtiar, sebuah perjalanan yang belum usai. Karena memimpin di era demokrasi adalah komitmen tanpa akhir untuk terus berbenah, terus belajar, dan terus melayani,” pungkasnya.(H-2)