PANGLIMA Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, menginstruksikan seluruh jajaran personel di bawah komandonya untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya bencana kabut asap tahunan di wilayah strategis Sumatra.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Pangdam saat memimpin paparan evaluasi dan pemetaan Karhutla di Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Senin (22/6). Agenda ini turut dihadiri oleh Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan beserta jajaran pejabat utama Makodam.
Prioritas Respons Cepat
Dalam arahannya, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak mengenal kata terlambat. Ia meminta seluruh satuan wilayah memahami tugas teknis secara mendalam agar memiliki pola tindak yang seragam di lapangan.
“Pengendalian Karhutla tidak boleh terlambat. Kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons cepat harus menjadi prioritas utama sehingga setiap potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani secara efektif sejak dini,” tegas Pangdam.
Simulasi Taktis Virtual
Sebagai bentuk uji kesiapan operasional, Pangdam memimpin langsung jalannya Tactical Floor Game (TFG) Virtual melalui fasilitas video conference. Simulasi ini melibatkan seluruh komandan satuan di daerah untuk menguji rantai komando dan memastikan akurasi pergerakan personel di titik-titik rawan.
Berdasarkan paparan Asintel Kodam XIX/Tuanku Tambusai, situasi terkini menunjukkan adanya peningkatan indeks cuaca kering dan kemunculan titik panas (hotspot) di beberapa koordinat. Analisis mendalam mengenai tingkat kerawanan wilayah menjadi basis utama dalam penentuan strategi pergerakan pasukan.
- Provinsi Riau: Fokus pada karakteristik lahan gambut yang rawan terbakar.
- Provinsi Kepulauan Riau (Kepri): Fokus pada pengamanan wilayah kepulauan dan koordinasi lintas sektor.
Kodam XIX/Tuanku Tambusai terus menggenjot kapasitas personel melalui sinergi bersama instansi sipil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Penguatan sistem pengendalian operasi diharapkan mampu meminimalisir dampak lingkungan dan ekonomi akibat kebakaran hutan di dua wilayah hukum tersebut. (RK/I-1)