KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). KPAI meminta adanya penempatan petugas piket secara fisik guna mencegah potensi kekerasan dan perundungan terhadap anak di area tersebut.
Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa keberadaan kamera pengawas (CCTV) saja tidak cukup untuk menjamin keamanan anak-anak. Diperlukan kehadiran petugas di lapangan yang dapat merespons situasi secara cepat.
“KPAI memberikan masukan kepada Pemprov DKI agar di setiap RPTRA ada pengawasan selain CCTV, yakni petugas yang piket agar bisa mengawasi kejadian di lapangan,” ujar Diyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Kasus Perundungan di RPTRA Pasar Senen
Desakan ini muncul sebagai respons atas kasus perundungan tragis yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus berinisial MW (6). Korban mengalami kekerasan oleh dua remaja berusia 17 tahun dan 12 tahun di RPTRA Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6) lalu.
Diyah menjelaskan bahwa tindakan perundungan tersebut dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke RSCM dan menjalani perawatan intensif akibat kondisi koma.
“Anak pelaku sengaja melakukan bullying sampai membawa anak korban ke dekat tiang listrik. Anak korban pingsan dan menjalani rawat inap serta sempat koma di RSCM, namun saat ini sudah kembali ke rumah,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya keamanan di ruang publik yang dikhususkan bagi anak-anak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus.
Penegakan Hukum dan Pendampingan Korban
Terkait proses hukum terhadap dua pelaku yang masih di bawah umur, KPAI meminta aparat penegak hukum untuk tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
“Proses hukum tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang SPPA,” tegas Diyah.
Di sisi lain, Pemprov DKI melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) telah mengambil langkah penanganan. Tim telah melakukan penjangkauan yang meliputi pemberian psikoedukasi bagi anak korban dan keluarganya, pendampingan sosial secara berkala, serta konsultasi hukum bagi keluarga korban untuk mengawal proses keadilan.
KPAI berharap langkah preventif dengan menempatkan petugas piket dapat segera direalisasikan oleh Pemprov DKI agar RPTRA benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak tanpa bayang-bayang kekerasan. (Ant/H-3)