
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan selama masa libur sekolah yakni selama 18 hari sejak 22 Juni – 13 Juli 2026. Dalam periode itu, Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi dilakukan menyusul temuan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kualitas dapur hingga tata kelola operasional yang dinilai belum seragam.
“Selama ini kami sudah banyak melakukan pemantauan. Bahkan mungkin teman-teman juga melihat di media sosial, ada dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar. Nah itu yang nanti akan kami evaluasi semua,” kata Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Ia menjelaskan, sebanyak 27.820 unit SPPG akan dicek satu per satu kondisi dapur, kualitas layanan, hingga keberadaan penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG.
Apabila ditemukan dapur yang tidak memungkinkan beroperasi secara optimal atau tidak memiliki penerima manfaat yang memadai, BGN membuka peluang untuk mengalihkan pelayanan ke SPPG lain yang dinilai lebih siap dan berkualitas.
“Kalau memang ada yang tidak memungkinkan untuk beroperasi atau bisa dialihkan ke SPPG terdekat yang lebih berkualitas, tentu itu akan kami lakukan,” ujarnya.
Sari mengeklaim, evaluasi yang dilakukannya berbeda dengan yang diterpakan pimpinan BGN sebelumnya. Pasalnya, pada awal BGN berdiri keberadaan dapur sebagai titik awal perencanaan, namun kini pihaknya memastikan terlebih dahulu siapa penerima manfaat yang akan dilayani.
“Kami tidak ingin fokusnya hanya pada SPPG. Sekarang yang dipastikan dulu penerima manfaatnya, lalu siapa yang akan menyuplai kebutuhan mereka. Setelah itu baru mengikuti proses efisiensinya,” jelasnya.
BGN Evaluasi Dapur Dibawah Standardisasi
Sari juga menyinggung sejumlah perubahan kebijakan teknis pada periode sebelumnya yang dinilai berkontribusi terhadap munculnya dapur-dapur dengan kualitas kurang memadai.
Salah satunya terkait perubahan standar luas dapur yang sempat dipangkas dari 400 meter persegi menjadi 150 meter persegi.
“Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang menyebabkan ada dapur yang kemudian tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik,” katanya.
Karena itu, masa libur sekolah hingga pertengahan Juli akan digunakan BGN untuk melakukan pembenahan bertahap.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penentuan apakah suatu SPPG masih dapat ditingkatkan kualitasnya atau justru perlu direstrukturisasi demi menjaga mutu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. (E-4)
