KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk dua mitra kerjanya, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain menyetujui pagu awal, Komisi Bidang Hukum ini juga berkomitmen memperjuangkan usulan anggaran tambahan yang diajukan kedua institusi tersebut dengan total mencapai Rp66,6 triliun.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyatakan pihaknya menerima penjelasan dari Wakapolri mengenai pagu indikatif awal tahun anggaran 2027 untuk Polri yang ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Komisi III DPR RI juga menerima dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran pada 2027. Dengan disetujuinya usulan tambahan tersebut, Komisi III DPR RI akan mendorong total alokasi anggaran Polri untuk tahun 2027 berada di angka maksimal, yakni sebesar Rp184.183.381.802.000.
“Komisi III menerima dan menyetujui penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar 118 triliun rupiah kurang lebih, dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp66.182.281.802.000,” kata Rano.
Selain Polri, Komisi III DPR RI juga memberikan lampu hijau terhadap penambahan anggaran yang diajukan oleh PPATK. Sebelumnya, pagu indikatif awal PPATK untuk tahun 2027 dinilai terlampau minim karena hanya dialokasikan sebesar Rp253,3 miliar dari Kementerian Keuangan.
Mengingat beban kerja PPATK yang krusial dalam pemberantasan judi online, narkoba, hingga persiapan audit internasional, DPR akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran PPATK sebesar Rp516,4 miliar. Melalui penambahan ini, total pagu anggaran PPATK tahun 2027 diproyeksikan melonjak menjadi Rp769,8 miliar.
“Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” kata Rano sambil mengetuk palu. (Faj/P-3)