JUTAAN orang di seluruh dunia mungkin hanya mengira mereka sedang berburu monster virtual saat bermain Pokémon Go. Namun, tanpa disadari, aktivitas digital mereka berpotensi membantu drone militer dalam menavigasi wilayah konflik atau zona perang.
Sebuah laporan terbaru mengungkapkan model kecerdasan buatan (AI) yang dilatih menggunakan data pemindaian lokasi dari para pengguna Pokémon Go kini dikembangkan untuk membantu navigasi drone militer. Teknologi ini menjadi solusi vital di medan perang modern saat sinyal satelit atau GPS mengalami gangguan (jamming) dan pemalsuan (spoofing).
Semuanya bermula pada pembaruan gim tahun 2021. Pengembang gim ini memberikan imbalan (reward) di dalam gim bagi para pemain yang bersedia memindai lokasi dunia nyata tempat PokéStops berada menggunakan kamera ponsel mereka. Melalui fitur sukarela ini, terkumpul miliaran data pemindaian visual dari monumen, taman, hingga fasilitas publik.
Data historis melimpah tersebut kemudian digunakan oleh Niantic Spatial, perusahaan pecahan dari pengembang asli gim tersebut, untuk melatih foundation model AI agar mampu mengenali dan memetakan ruang fisik 3D secara presisi di dunia nyata.
Pada Desember tahun lalu, Niantic Spatial mengumumkan kemitraan dengan Vantor, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berfokus pada teknologi deteksi spasial pertahanan dan militer. Kerja sama ini bertujuan menggabungkan sistem penentuan posisi visual berbasis darat milik Niantic dengan perangkat lunak drone milik Vantor, sehingga sistem otonom dapat tetap menentukan lokasi secara akurat tanpa bergantung pada sinyal GPS satelit.
Meski demikian, kedua perusahaan menegaskan kepada pihak media bahwa data pemindaian mentah berupa foto atau video dari para pemain tidak diserahkan langsung kepada pihak militer atau Vantor. Data tersebut hanya digunakan sebagai bahan latihan awal untuk membangun model AI pintarnya.
Pihak Niantic Spatial juga menekankan bahwa seluruh proses pemindaian bersifat opsional. “Pemindaian AR yang dikumpulkan melalui Pokémon Go dikirimkan secara sukarela oleh para pemain yang memilih fitur tersebut dan tunduk pada Ketentuan Layanan serta Kebijakan Privasi yang berlaku pada saat itu,” ungkap juru bicara Niantic Spatial.
Kendati legal secara hukum, pemanfaatan data publik untuk sektor pertahanan ini memicu kritik dari pengamat hak digital. Banyak yang menilai para pemain gim tidak akan pernah menduga bahwa kontribusi mereka akan berakhir pada teknologi persenjataan.
Tom Sulston, kepala kebijakan di lembaga pemikir Digital Rights Watch, menilai penggunaan data sipil untuk tujuan militer merupakan hal yang meresahkan.
“Meskipun mereka mungkin memiliki penafian dalam syarat dan ketentuan mereka, kita tahu bahwa sebagian besar orang tidak membaca dokumen hukum yang panjang ketika mereka ingin bermain video gim,” ujar Tom Sulston. (The Guardian/Z-2)