PENGAMAT transportasi, Djoko Setijowarno menilai, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kini terus dibayangi teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai.
“Salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal kita adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sayangnya, kerap kali meleset dari target keadilan sosial,” kata Djoko kepada Media Indonesia, Minggu (14/6/2026).
Menurut dia, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena anggaran belanja energi dalam APBN sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga minyak mentah dunia ( ICP ), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.
Dia memaparkan, realisasi subsidi BBM pada tahun 2022 sempat melonjak hingga Rp 551,2 triliun, sebelum akhirnya turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan menyusut tajam ke angka Rp 113,3 triliun pada 2024.
Namun, angka ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp 394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp 210,1 triliun pada tahun 2026.
Sektor Transportasi
Djoko Setijowarno yang duduk sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu membeberkan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40% dari total konsumsi BBM nasional.
Tetapi ironisnya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.
“Dan sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%,” lugas akademisi prodi Teknik Sipik Universitas Soegijopranoto itu.
Karena itu terkait dengan situasi itu, maka solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan program yransportasi umun di daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045.
Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, negeri ini perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan selama 20 tahun.
Mestinya, lanjut dia, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang. Apalagi fakta menunjukkan, kondisi saat ini masih jauh dari harapan.
Dari 514 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, baru 45 pemda atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.
Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.
Motor Listrik
Djoko Setijowarno menegaskan, ketimbang APBN dialokasikan untik mensubsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, diyakini akan lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik.
“Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, maka wilayah sasarannya harus dikoreksi. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan} yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM,” pungkas dia. (H-2)