Keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, penguatan akuntabilitas dan penegakan hukum dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga efektivitas program sekaligus mempertahankan kepercayaan publik. Di tengah berbagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, proses penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di sejumlah lembaga negara dipandang sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, proses hukum tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.
“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ujar Sudarto.
Ia menilai langkah tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurut Sudarto, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah hanya dapat dipertahankan apabila tata kelola dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
“Program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Praktik-praktik koruptif harus disapu bersih. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, terlebih program yang secara langsung menyentuh kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini adalah peringatan yang keras bagi para pelaksana program pemerintah lainnya,” tegasnya.
Meski demikian, Sudarto menilai proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan jangka panjang yang penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Setelah penangkapan Dadan dan pihak-pihak terkait, fokus pemerintah harus tetap pada keberhasilan Program MBG. Kerja-kerja besar yang sudah dirancang harus terus dilaksanakan sampai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan. Yang terpenting adalah melakukan perbaikan secara kesinambungan menuju hasil yang semakin optimal, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Sudarto.
Great Institute juga menilai momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari aspek distribusi hingga standar layanan yang diterima masyarakat.
Menurut Sudarto, keberhasilan sebuah program publik pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai penerima program.
“Selain memastikan anggaran dikelola secara bersih, kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga harus terus ditingkatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia,” tutupnya. (E-3)