RISIKO Iran mengejar pengembangan senjata nuklir secara rahasia dilaporkan jauh lebih tinggi saat ini dibandingkan sebelum Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan militer pertama mereka ke Republik Islam tersebut setahun yang lalu. Peringatan ini muncul dari para pejabat Barat yang mengutip data terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Berdasarkan dokumen terbatas setebal 119 halaman yang beredar di Wina, IAEA memperingatkan negara-negara anggota mengenai bahaya proliferasi nuklir baru. Hal ini dipicu oleh besarnya inventaris uranium Iran yang mendekati tingkat senjata (near-bomb-grade), yang kini berada di luar pengawasan rutin.
Sebelum serangan udara Juni 2025 yang memicu perang selama 12 hari, material nuklir tersebut tunduk pada inspeksi mingguan IAEA. Namun, sejak konflik pecah, akses tersebut terputus.
“Lembaga tidak dapat menarik kesimpulan apa pun mengenai material nuklir ini,” tulis laporan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena mencakup sejumlah besar uranium yang diperkaya tinggi (HEU).
Dilema Nuklir Pascaperang
Laporan IAEA menggarisbawahi bagaimana perang AS-Israel melawan Iran menciptakan dilema nuklir baru. Dua diplomat senior yang mengetahui laporan tersebut menyatakan bahwa semakin lama material nuklir berada di luar pengawasan IAEA, semakin tinggi risiko material tersebut dialihkan untuk penggunaan nondamai.
Data menunjukkan bahwa inspeksi merosot lebih dari setengahnya pada tahun lalu setelah Iran memberlakukan pembatasan baru pascaperang. Para pemantau internasional belum kembali ke situs-situs yang rusak di Fordow, Isfahan, dan Natanz. Di lokasi-lokasi tersebut, Iran terakhir tercatat memiliki 440,9 kilogram uranium yang diperkaya tinggi dan 8.599,6 kilogram material dengan pengayaan lebih rendah.
Kritik terhadap Diplomasi tanpa Verifikasi
Meskipun Gedung Putih mengeklaim program nuklir Iran telah dilumpuhkan, pemerintah AS tetap berupaya menegosiasikan akses kembali ke cadangan uranium tersebut. Presiden Trump sempat menyarankan agar material tersebut diekspor dari Iran atau dinetralkan di dalam negeri di bawah pengawasan IAEA.
Namun, Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, menyatakan keprihatinannya atas kegagalan melibatkan badan tersebut dalam putaran pembicaraan terbaru. “Kami bukan pihak dalam negosiasi ini. Kami berpartisipasi hingga putaran terakhir yang berakhir pada Februari,” ujar Grossi dalam wawancara dengan Al Jazeera. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang tidak dapat diverifikasi akan menjadi kesepakatan yang buruk.
Dengan pertemuan dewan kunci IAEA yang dijadwalkan pada 8 Juni di Wina, komunitas internasional kini menunggu informasi lebih lanjut. Ketegangan tetap tinggi mengingat serangan AS dan Israel tahun lalu terjadi hanya beberapa jam setelah laporan IAEA menunjukkan ada aktivitas mencurigakan di dekat situs nuklir yang kemudian dibom. (Bloomberg/I-2)