PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini menandai ke-14 kalinya Pemkot Tangsel meraih opini WTP sepanjang sejarah berdirinya kota tersebut. Bahkan, 11 opini di antaranya berhasil diraih secara berturut-turut tanpa terputus sejak tahun 2015 hingga 2025.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-14 ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Pemkot Tangsel, mulai dari jajaran pimpinan hingga seluruh ASN yang mengawal ketat setiap rupiah belanja daerah,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Selain berhasil mempertahankan predikat opini tertinggi, Pemkot Tangsel juga membukukan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 97,20 persen.
Angka tersebut menempatkan Tangsel di posisi puncak, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten, serta jauh melampaui rata-rata kepatuhan provinsi yang berada di angka 85,54 persen. Menurut Asep, capaian ini mencerminkan sikap kooperatif dan kecepatan Pemkot Tangsel dalam merespons setiap catatan evaluasi dari auditor.
Asep membeberkan tiga strategi konkret di balik performa impresif tersebut. Pertama, pembentukan Satgas Khusus Pemantauan. Pembentukan satgas khusus di bawah kendali langsung Inspektorat yang bertugas memantau dan menagih progres perbaikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara mingguan.
Kedua, digitalisasi sistem aset dengan mngintegrasikan sistem e-planning dan e-budgeting dengan manajemen aset digital demi meminimalisasi kesalahan pencatatan secara real-time. Ketiga, kebijakan reward and punishment. Kepala OPD yang lambat menindaklanjuti rekomendasi BPK akan mendapatkan evaluasi langsung dari Wali Kota dan Sekretaris Daerah yang berdampak pada rapor kinerja instansi mereka.
Konsistensi dalam tata kelola keuangan yang bersih ini terbukti memberikan dampak positif pada efisiensi anggaran dan perluasan ruang fiskal daerah karena kebocoran anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Optimalisasi serapan APBD Tangsel kini dapat difokuskan pada tiga sektor fundamental masyarakat, yaitu peningkatan infrastruktur perkotaan untuk mengatasi banjir, perluasan akses kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC), dan penyediaan beasiswa pendidikan. Langkah strategis ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi wilayah serta mempertahankan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel yang secara historis konsisten menjadi salah satu yang tertinggi di Banten.
“Kepercayaan dan prestasi ini tidak membuat kami berpuas diri. Ini justru menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Tangsel,” pungkas Asep. (H-2)