HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap bulan Mei disebut harus jadi momentum penguatan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pemenuhan gizi. Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusantara menyebut memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi bangsa.
Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Bungas T. Fernando Duling, menegaskan bahwa program MBG adalah langkah taktis yang sejalan dengan amanat konstitusi. “Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen,” kata Nando, dalam keterangan resmi, Minggu, (24/5).
Hingga saat ini, Aliansi MBG Nusantara telah membangun jaringan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di titik-titik strategis Indonesia seperti Sumatra Utara, Riau, dan Sumatra Selatan. Selain itu juga di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, NTB, Papua Selatan.
Untuk memaksimalkan kualitas pemenuhan gizi di setiap SPPG yang dikelola, ia mengatakan pihaknya menggandeng mahasiswa dan organisasi ARUN, aliansi ini memperkenalkan model Tata Kelola 10 Ribu. Hal itu merupakan sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan.
Ketua UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih Rahayu, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi bisa berjalan lebih maksimal dan merata. “Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, (24/5).
Kolaborasi Akademik
Aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in.
Para mahasiswa akan ditempatkan di unit SPPG untuk memantau langsung proses produksi. Menurut Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, Linda Kartika Dewi, keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan memastikan efisiensi di tingkat akar rumput.
”Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi teruji di lapangan,” kata Linda, yang juga menjabat sebagai Ketua Srikandi DPP ARUN.
Sebagai tindak lanjut, sebuah diskusi kelompok Focus Group Discussion akan digelar pada bulan Juni mendatang, bertepatan dengan mempringati Hari Lahir Pancasila, untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang inklusif.
Untuk mrnguatkan komitmen ia mengatakan di setiap dapur jaringan mereka, kini terpampang spanduk Pasal 33 UUD 1945. Hal itu bukan sekadar pajangan, melainkan pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat sebagai subjek aktif. (H-3)