PEMERINTAH menegaskan bahwa kualitas demokrasi yang sehat merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas nasional, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian demokrasi harus dijadikan kompas untuk perbaikan sistem di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen (Purn) Lodewijk F Paulus, dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5).
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Lodewijk menilai Indonesia terus menunjukkan konsolidasi politik yang matang, baik dari sisi prosedural maupun substansial.
Karakteristik multikultural yang dimiliki Indonesia juga membuat model demokrasinya unik dan tidak bisa disamakan dengan negara lain.
“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap serta berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Lodewijk.
Indikator Sektor Makro
Lodewijk menerangkan, evaluasi berkala terhadap angka IDI sangat krusial untuk memetakan arah pembangunan ke depan. Capaian indeks ini bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan indikator konkret yang memengaruhi banyak sektor makro.
“Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan potensi konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” urainya.
Untuk memaksimalkan capaian ke depan, Kemenko Polkam bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menerjunkan Tim IDI Pusat ke berbagai wilayah.
Tim ini bertugas melakukan diseminasi, pendampingan, serta konsultasi guna mendongkrak indeks demokrasi di daerah-daerah yang masih minim.
Sinergi ini diamini oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Ia menekankan bahwa iklim demokrasi yang sehat mustahil terwujud tanpa adanya gotong royong lintas sektor.
“Pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” tegas Wiyagus.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam sekaligus Ketua Penyelenggara, Heri Wiranto, menjelaskan bahwa data IDI digarap secara objektif lewat kerja sama lintas sektoral bersama para akademisi dan perwakilan masyarakat sipil.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap tata kelola politik daerah, Kemenko Polkam mengumumkan lima provinsi dengan raihan IDI 2025 tertinggi di Indonesia:
(Faj/P-2)