SEBANYAK 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) resmi menyetujui sanksi baru terhadap pemukim Israel pada Senin waktu setempat. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya gelombang kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan tindakan tegas ini sudah sangat mendesak. “Sudah waktunya kita bergerak dari kebuntuan menuju tindakan nyata… ekstremisme dan kekerasan membawa konsekuensi,” tegas Kallas.
Keputusan ini tercapai setelah adanya perubahan pemerintahan di Hungaria. Sebelumnya, rencana sanksi ini sempat tertahan selama berbulan-bulan oleh mantan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang dikenal sebagai sekutu dekat Israel.
Menyasar Organisasi dan Tokoh Kunci
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan UE kini memberikan sanksi kepada organisasi utama Israel yang bersalah karena mendukung “kolonisasi ekstremis dan kekerasan di Tepi Barat”.
Laporan media Israel menyebutkan terdapat tujuh individu dan organisasi yang masuk dalam daftar hitam tersebut, di antaranya:
- Daniella Weiss: Tokoh yang dikenal sebagai “ibu baptis” gerakan pemukim.
- Organisasi Nachala dan Regavim: Kelompok yang gencar mempromosikan pemukiman.
- HaShomer Yosh dan Amana: Organisasi yang membantu pendanaan pemukiman ilegal.
- Meir Deutsch (CEO Regavim) dan Avichai Suissa (CEO HaShomer Yosh).
Israel Kecam Keputusan UE
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menolak keras keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah “sewenang-wenang dan politis”. Ia menegaskan Israel akan terus mempertahankan hak warga Yahudi untuk menetap di wilayah yang ia sebut sebagai tanah air mereka.
“Uni Eropa telah memilih, dengan cara yang sewenang-wenang dan politis, untuk menjatuhkan sanksi kepada warga dan entitas Israel karena pandangan politik mereka dan tanpa dasar apa pun,” ujar Sa’ar.
Ia juga menambahkan rasa keberatannya atas penyetaraan antara warga Israel dan anggota Hamas. “Yang sama mengerikannya adalah perbandingan yang tidak dapat diterima yang dipilih Uni Eropa antara warga negara Israel dan teroris Hamas. Ini adalah kesetaraan moral yang benar-benar menyimpang,” tambahnya.
Konteks Kekerasan yang Meningkat
Berdasarkan data PBB, terjadi lonjakan serangan pemukim sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat lebih dari 1.800 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti di sekitar 280 komunitas di Tepi Barat.
Laporan terbaru mencakup dugaan pemukim memaksa warga Palestina menggali kembali sebuah makam hingga serangan penembakan di desa Tayasir. Saat ini, terdapat sekitar 700.000 warga Yahudi yang tinggal di sekitar 160 pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang menurut hukum internasional adalah ilegal dan diklaim Palestina sebagai masa depan negara mereka. (BBC/Z-2)