PEMERINTAH Iran secara tegas menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait rencana pengambilalihan persediaan uranium Iran yang diperkaya milik negara tersebut. Teheran menyatakan bahwa pemindahan material nuklir tersebut ke luar negeri merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa setiap kesepakatan di masa depan hanya akan tercapai jika hak-hak dan kepentingan nasional Iran terjamin sepenuhnya, termasuk kedaulatan atas cadangan uranium yang diperkaya.
Tuntutan Kompensasi dan Jaminan Hak
Berdasarkan laporan stasiun televisi pemerintah IRIB, Baqaei menyatakan bahwa elemen krusial dalam negosiasi mendatang adalah kompensasi atas kerusakan yang telah dialami Iran. Ia juga memperingatkan bahwa Teheran tidak akan ragu mengambil tindakan balasan jika pihak lawan gagal memenuhi komitmen internasional mereka.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap komentar Donald Trump pada Jumat (17/4/2026). Trump mengeklaim bahwa Washington akan “mendapatkan” persediaan uranium Iran—yang ia istilahkan sebagai “debu”—tanpa memberikan kompensasi finansial apa pun kepada Teheran.
Ketegangan di Selat Hormuz
Selain isu nuklir Iran, Baqaei menyoroti retorika pejabat Amerika Serikat mengenai Selat Hormuz. Ia menilai pernyataan yang saling bertentangan dari Washington mencerminkan “kebingungan” di internal pemerintahan AS.
Baqaei menegaskan bahwa status dan keputusan mengenai jalur perairan strategis tersebut ditentukan oleh kondisi riil di lapangan dan otoritas Iran, bukan berdasarkan narasi media. Saat ini, lalu lintas kapal sipil melalui Selat Hormuz tetap diizinkan sesuai dengan keputusan otoritas terkait di Teheran, menyusul perkembangan situasi regional terbaru.
Menutup pernyataannya, Baqaei menyebutkan bahwa pertemuan yang berlangsung di Islamabad telah memperjelas titik temu serta batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. “Tidak ada ambiguitas dalam negosiasi ini,” pungkasnya. (Ant/H-3)