DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Sorotan tersebut menjadi poin utama dalam diskusi publik refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang digelar PGK Banten bersama akademisi dan mahasiswa di Kota Serang, Banten, Kamis (22/10/2026).
“Sekolah Rakyat ini didirikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin diberikan fasilitas pendidikan secara penuh oleh negara agar ke depan memiliki masa depan yang lebih baik dan mampu mengubah kondisi ekonomi keluarganya,” ujar Ketua DPW PGK Banten, Muhamad Syamsul Hidayat, dalam keterangan resmi Kamis (22/10/2026).
Syamsul data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi penanganan kemiskinan riil di lapangan tetap membutuhkan pendekatan aksesibilitas pendidikan yang berkeadilan. Sekolah Rakyat disebut dapat menjadi instrumen yang sangat krusial untuk mewujudkannya. Lewat pengawasan terpadu pada program Sekolah Rakyat, negara dapat memastikan anak-anak dari kelompok rentan tidak terhambat biaya dalam menempuh pendidikan berkualitas.
“Kita tentu tidak berhenti pada angka kuantitatif penurunan kemiskinan. Jauh lebih dalam, kita harus melihat bagaimana kehidupan, terutama anak-anak muda, agar benar-benar bisa keluar dari jurang kemiskinan,” tegasnya.
Dorong Pelatihan Keterampilan Pemuda
Selain memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, PGK Banten mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan program pendidikan tersebut dengan pelatihan keterampilan praktis serta pembukaan akses ekonomi bagi pemuda.
Diskusi yang dihadiri perwakilan HMI serta mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini juga merekomendasikan pengawalan pada program prioritas lain seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Melalui diskusi hari ini, kita berharap bisa menemukan solusi dan rekomendasi agar negara kita ke depan menjadi lebih baik. Kita kawal perbaikan-perbaikan tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Syamsul.
Seperti diketahui, saat ini lebih dari 44.000 siswa mengikuti pendidikan di 182 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan 93 titik diantaranya telah menggunakan gedung permanen. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan 500 gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dalam tiga hingga empat tahun ke depan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. (Ant/H-3)