BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat capaian signifikan dalam penyaluran KPR rumah subsidi selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 20 Oktober 2026, total penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 464.201 unit rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa total nilai KPR yang telah disalurkan dalam periode dua tahun tersebut menyentuh angka Rp57,7 triliun. Data ini menjadi indikator penting dalam upaya pemerintah memperluas akses hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kalau kita kuantifikasi selama dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, capaian KPR rumah subsidi sudah di angka 464.201 unit hingga hari ini, tepat dua tahun yakni 20 Oktober,” ujar Heru dilansir dari Antara, Selasa (20/10).
Khusus untuk tahun berjalan 2026, realisasi penyaluran KPR subsidi sejak 1 Januari hingga 20 Oktober telah mencapai 185.333 unit. Nilai pembiayaan yang terserap pada periode ini sebesar Rp23,09 triliun, atau setara dengan 52,95 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit.
Heru menekankan adanya pergeseran segmentasi penerima manfaat yang kini lebih inklusif. Jika sebelumnya program FLPP didominasi oleh pekerja formal dengan penghasilan tetap (fixed income), kini jangkauannya telah meluas hingga ke 26 segmen pekerja, termasuk sektor non-formal.
BP Tapera kini mewajibkan bank penyalur untuk mengalokasikan minimal 15 persen dari total kuota KPR FLPP kepada pekerja non-formal, naik dari ketentuan sebelumnya yang hanya 10 persen. Kebijakan ini menyasar pelaku UMKM hingga pekerja di sektor gig economy.
Ke depan, BP Tapera berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan penyaluran pembiayaan tepat sasaran. Sinergi antara ketersediaan pasokan dari pengembang dan optimalisasi penyaluran oleh perbankan menjadi kunci percepatan pemenuhan hunian layak di Indonesia. (Ant/Z-10)