PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis kewilayahan melalui Siskamling Siaga Bencana.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketangguhan kota, dengan target menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung dari 95,15 menjadi 85,15 melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapasitas kewilayahan, dan koordinasi lintas sektor.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, upaya mengurangi risiko bencana membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung perencanaan, penguatan kapasitas, dan sistem penanganan yang terintegrasi. Karena itu, Siskamling Siaga Bencana diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan warga, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi kedaruratan.
“Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat Bandung tidak menghadapinya tanpa kesiapan dan dalam kesendirian,” ungkapnya, saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas, Selasa (20/10).
Menurut dia, Siskamling Siaga Bencana yang mulai dijalankan pada 22 September 2026 mengusung semangat Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Inisiatif ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga membangun kebiasaan mengenali risiko, mempersiapkan keluarga, dan menghubungkan inisiatif warga dengan sistem penanganan bencana pemerintah.
Kota Bandung menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari kebakaran dan tanah longsor hingga risiko gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Lembang. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan dan 1.597 RW, penguatan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan masyarakat sekaligus koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, kapasitas dan akses terhadap sistem penanganan kedaruratan. Warga dapat menjadi bagian penting dalam mengenali risiko dan melakukan deteksi dini, sementara pemerintah memastikan koordinasi, dukungan dan penanganan berjalan sesuai kewenangan,” tandas Farhan.
PENGUATAN KETANGGUHAN BENCANA
Wali Kota memaparkan lima arah kebijakan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan Kota Bandung dalam menghadapi risiko bencana. Pertama, mengintegrasikan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko di wilayah masing-masing.
Siskamling Siaga Bencana diharapkan memperkuat keterhubungan antara inisiatif warga dan sistem penanganan bencana pemerintah.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga melalui penyusunan rencana darurat keluarga, penyediaan tas siaga bencana, serta pemahaman mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman.
Ketiga, memperkuat kapasitas komunitas dan kelembagaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan kelurahan, PKK, Posyandu, Karang Taruna, relawan kebencanaan, dan komunitas lainnya dapat berperan dalam edukasi, pendampingan, serta membantu memastikan kebutuhan kelompok rentan diperhatikan dalam situasi darurat.
“Keempat, memperkuat sistem respons dan koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme komunikasi darurat, serta keterhubungan antara masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait. Terakhir, mengukur efektivitas program berdasarkan kontribusinya terhadap pengurangan risiko bencana. Pengukuran tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari peningkatan kesiapan masyarakat dan efektivitas koordinasi penanganan,” jelasnya.