KEPUTUSAN pemerintah Azerbaijan untuk melarang penggunaan hijab secara tidak langsung bagi siswa dan staf di sekolah telah memicu gelombang protes luas. Amendemen yang disetujui bulan lalu tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan pelarangan kerudung Muslim, tetapi melarang pakaian di sekolah yang dianggap melanggar prinsip sekularisme.
Kebijakan ini mulai berdampak nyata di lapangan ketika sejumlah sekolah mulai mencegah siswa dan guru yang mengenakan hijab untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Zahra Hasanova, seorang guru, mengungkapkan kekecewaannya setelah dilarang mengenakan hijab di sekolah.
“Sejujurnya, saya merasa emosional dan terluka. Hijab adalah pilihan pribadi. Jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu seharusnya menjadi pilihan saya juga,” ujar Hasanova kepada Al Jazeera.
Implementasi dan Prinsip Sekularisme
Kantor Berita Azerbaijan (APA) melaporkan bahwa amendemen terhadap Deskripsi Seragam Siswa Lembaga Pendidikan Umum Negara bertujuan untuk memastikan kode etik berpakaian yang seragam guna mencerminkan prinsip sekuler negara tersebut.
Meskipun sekitar 96 persen populasi Azerbaijan mengidentifikasi diri sebagai Muslim, konstitusi negara tersebut mendefinisikan Azerbaijan sebagai negara sekuler yang tetap menjamin kebebasan beragama. APA menambahkan bahwa pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan hanya boleh dikenakan untuk perayaan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.
Pemerintah berargumen bahwa standardisasi pakaian ini memastikan guru mencerminkan standar profesional dan akan memberikan dampak positif pada reputasi publik sekolah.
Gelombang Protes dan Aksi Mogok Makan
Langkah ini memicu protes fisik dan kampanye media sosial di seluruh Azerbaijan. Video yang beredar menunjukkan momen emosional saat siswa memeluk guru mereka sambil menangis karena ditolak masuk ke sekolah. Media lokal melaporkan setidaknya dua sekolah melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes.
Aksi perlawanan juga datang dari balik jeruji besi. Polad Aslanov, seorang jurnalis yang sedang menjalani hukuman penjara 13 tahun atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, meluncurkan aksi mogok makan sebagai bentuk protes terhadap aturan baru tersebut.
“Meskipun berada di penjara, saya mengangkat suara melawan penginjakan hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya sarana perjuangan yang tersedia bagi saya yaitu mogok makan!” tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook.
Meskipun ada laporan mengenai gangguan internet selama protes berlangsung, data dari pengawas seperti NetBlocks dan Open Observatory of Network Interference belum mengonfirmasi ada pemadaman internet secara total.
Reaksi Internasional dan Ketegangan dengan Turki
Sentimen protes ini merembet hingga ke Turki, sekutu dekat Azerbaijan. Banyak pihak di Turki menarik paralel antara situasi di Azerbaijan dengan kudeta pasca-modern tahun 1997 di Turki, saat perempuan berhijab dilarang kuliah dan bekerja di layanan sipil.
Pekan lalu, demonstran berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk mendesak otoritas Baku meninjau kembali keputusan tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev melontarkan kritik tersirat kepada Turki dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru.
“Jangan mencampuri gaya hidup kami,” tegas Aliyev tanpa menyebut nama Turki secara langsung.
Hingga saat ini, otoritas di Ankara belum memberikan tanggapan resmi terhadap komentar Aliyev. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September lalu sempat menyinggung bahwa perempuan Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi diskriminasi yang semakin meningkat. (Al Jazeera/I-2)