KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengoptimalkan bonus demografi.
Salah satu agenda yang dibahas ialah penyusunan Desain Besar Pembangunan Kependudukan sebagai landasan pembangunan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Desain Besar Pembangunan Kependudukan, termasuk pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
“Terkait Desain Besar Pembangunan Kependudukan yang di dalamnya kami diminta untuk menjalankan PJPK (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan), saat ini sedang menunggu Perpres (Peraturan Presiden)-nya,” kata Wihaji, Selasa (13/10).
Upaya tersebut dinilai penting seiring Indonesia memasuki era bonus demografi. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, penduduk berusia produktif 15–64 tahun mencapai 68,94 persen dari total populasi.
“Besarnya proporsi penduduk usia produktif menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Desain Besar Pembangunan Kependudukan dirancang melalui sejumlah pilar yang saling terintegrasi. Pilar tersebut mencakup pencegahan stunting, pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia, peningkatan kompetensi profesi, investasi untuk menciptakan lapangan kerja, penguatan ketangguhan fiskal, serta perlindungan sosial.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyambut baik upaya Kemendukbangga/BKKBN dalam mendorong optimalisasi bonus demografi. Menurut dia, pembangunan kependudukan memiliki peran penting karena kualitas manusia menjadi dasar bagi keberhasilan pembangunan nasional.
“Saya menganggap institusi (Kemendukbangga/BKKBN) ini salah satu institusi yang paling penting di negeri ini (karena) semua harus mulai dari orangnya. Bagaimana mengurus pembangunan manusia ini? Nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut,” ujar Rachmat.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai kolaborasi dan koordinasi antara Kemendukbangga/BKKBN dan Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan sekaligus mendukung pemanfaatan bonus demografi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (H-2)