BANK Jakarta menandatangani tiga kerja sama strategis dengan nilai potensi mencapai Rp5,87 triliun. Kerja sama itu mencakup pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi armada Trans-Jakarta, serta pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, dan perjanjian kredit berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). Kolaborasi tersebut melibatkan perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik negara (BUMN).
Kerja sama pertama dilakukan Bank Jakarta bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas PPKUKM, serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Program ini memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran dan penjaminan kredit bagi pekerja sektor informal.
Selanjutnya, Bank Jakarta menjalin kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk mendukung program elektrifikasi 3.782 armada. Kerja sama dengan jangka waktu tiga tahun itu memiliki potensi pembiayaan Rp5,07 triliun. Dukungan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mempercepat penggunaan armada listrik dalam transportasi publik.
Program ini juga diharapkan mendukung pengurangan emisi dan peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Bank Jakarta juga menyiapkan fasilitas kredit Rp220 miliar untuk pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas bersama PT MRT Jakarta (Perseroda). Fasilitas kredit tersebut memiliki jangka waktu 15 tahun untuk mendukung pembangunan akses pejalan kaki dan konektivitas antarmoda di kawasan Dukuh Atas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, transformasi Jakarta menuju 50 besar kota global pada 2030 membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pembangunan infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi, energi terbarukan, dan layanan publik tidak dapat dilakukan secara terpisah.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” ujar Pramono.
Ia meminta seluruh kerja sama ditindaklanjuti dengan program konkret, target terukur, dan tata kelola yang baik. Menurutnya, keberhasilan kolaborasi tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” tegasnya.
52 Kerja Sama Strategis Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Saefullah Hidayat mengatakan, Pemprov DKI terus memperkuat sinergi BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
“BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah,” ujar Saefullah.
Hingga triwulan III 2026, Badan Pembinaan BUMD mencatat 52 kerja sama strategis, terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 kerja sama antar-BUMD. Kolaborasi tersebut melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rangkaian kegiatan Senin (12/10), sebanyak 15 kerja sama ditandatangani dengan cakupan sektor kesehatan, perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, dan transportasi publik.
Di sektor kesehatan, delapan BUMD bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), yang menaungi 31 rumah sakit daerah. Kolaborasi meliputi rantai pasok pangan, pengelolaan limbah medis dan nonmedis, layanan air bersih, pembiayaan, penjaminan, serta integrasi layanan wisata kesehatan dan perhotelan.
Pada sektor digital, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo bekerja sama dengan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia untuk pemanfaatan sarana telekomunikasi dan konektivitas. Kerja sama dengan PT Danareksa (Persero) juga mencakup media periklanan, CCTV, pusat data, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan energi rendah karbon dilakukan melalui kolaborasi Perumda Paljaya dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjajaki pemanfaatan limbah lemak, minyak, dan gemuk atau fat, oil, and grease (FOG) sebagai bahan baku biofuel. Trans-Jakarta juga bekerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan ekosistem hidrogen dan pemanfaatan energi rendah karbon bagi transportasi publik.
Sementara itu, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT MRT Jakarta menjajaki pengembangan kawasan, properti, serta konsep pembangunan berorientasi transit (transit–oriented development/TOD) di jalur MRT Jakarta Timur–Barat. Pemprov DKI juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Hingga akhir 2026, program tersebut direncanakan mencakup 16 kelas dengan total 320 peserta.
Pelatihan meliputi bahasa asing, pemasaran digital, pembuatan konten, juru gambar, housekeeping, hospitality, dan kelistrikan. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan serta kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja. Saefullah menegaskan, kemitraan lintas sektor menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perkotaan yang modern dan tangguh.
“Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” ujarnya.
Pemprov DKI berharap kerja sama tersebut segera direalisasikan untuk meningkatkan daya saing BUMD, mendorong inovasi usaha, dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik. Manfaat setiap program diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara nyata dan terukur. (E-4)