PEMBATALAN dan penundaan penerbangan jemaah umrah dari Makassar kembali terjadi akibat eskalasi politik di Arab Saudi. Bukan hanya keberangkatan yang tertunda, jemaah yang sudah berada di Tanah Suci juga berisiko tertahan. Pemerintah dan AMPHURI meminta travel serta maskapai mengutamakan keselamatan, tetapi tetap bertanggung jawab memulangkan jemaah.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, membenarkan adanya laporan penundaan pemberangkatan jemaah umrah. Menurutnya, penundaan itu dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Arab Saudi.
“Kami menerima laporan adanya penundaan pemberangkatan jemaah umrah. Setelah kami bertanya, ternyata penundaan pemberangkatan jemaah umrah ini dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Saudi. Kita ketahui bersama bahwa kemarin terjadi serangan terhadap Bandara Riyadh,” ujar Ikbal, Senin (12/10).
Ia menyatakan, dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada keberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi, tetapi juga pada jemaah yang hendak pulang ke Tanah Air. Kementerian Haji dan Umrah Pusat, kata dia, sejak tiga hari lalu telah meminta agar pemberangkatan umrah melihat perkembangan eskalasi politik di Saudi.
“Kami imbau kepada pimpinan travel untuk memberangkatkan jemaah umrah ke depan mohon melihat dan memantau terus perkembangan politik di Saudi. Jangan sampai teman-teman pimpinan travel membuka perjalanan umrahnya, ternyata eskalasi politik di Saudi belum turun. Kami harap pimpinan travel tidak merugikan jemaah dan tidak merugikan travel itu sendiri,” tegasnya.
Ikbal menambahkan, pihaknya baru menerima laporan sekitar satu jam sebelum pernyataan disampaikan. Tim langsung diturunkan ke bandara untuk meninjau jumlah jemaah dan travel yang terdampak. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jemaah umrah yang tertahan untuk pulang dari Arab Saudi.
“Sampai saat ini belum ada laporan. Kami sementara mendata, bekerja sama dengan pemerintah di sana untuk mendata jemaah-jemaah umrah yang ingin kembali ke tanah air, terutama ke Sulawesi Selatan, untuk kami laporkan kepada pimpinan di pusat,” jelasnya.
Ia juga meminta travel yang terdampak segera menenangkan jemaah dan berkoordinasi dengan pihak penerbangan untuk menjadwalkan ulang pemberangkatan. Penjadwalan ulang harus melihat kondisi politik di Saudi. Jika eskalasi sudah menurun, jemaah diminta kembali diberangkatkan.
Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), M. Azhar Gazali, menilai kasus pembatalan penerbangan seperti ini bukan pertama kali terjadi. Menurutnya, maskapai memilih tidak mengambil risiko besar ketika situasi di Arab Saudi sedang tidak kondusif.
“Kasus seperti ini kan bukan sekali ini terjadi. Pernah terjadi juga sebelumnya, pada saat situasi di tengah-tengah lagi kurang bagus. Sehingga airlines tidak mau mengambil risiko besar. Mereka lebih baik membatalkan atau cancel flight. Menjaga keamanan airlines dan penumpang tentu saja,” kata Azhar.
Meski demikian, Azhar berharap maskapai yang masih terbang tetap bertanggung jawab memulangkan jemaah yang sedang berada di Arab Saudi. Ia menilai persoalan ini perlu dibicarakan dengan pihak terkait, terutama pemerintah.
“Jangan hanya memikirkan bahwa kondisi tidak terbang dari sini ke sana itu tidak aman, tapi tidak memikirkan kondisi jemaah yang berada di sana untuk dipulangkan,” ujarnya.
Azhar mengaku belum menerima data pasti jumlah jemaah yang tertunda keberangkatannya. Laporan baru masuk hari ini, terhitung sejak pembatalan penerbangan dari Makassar. Sekretariat AMPHURI masih melakukan inventarisasi anggota yang menggunakan penerbangan tersebut.
“Info update yang saya dapatkan dari pihak airline, kata mereka insyaallah masih akan dalam satu sampai dua hari ini diberangkatkan. Dan untuk yang sudah terjadwal dalam satu minggu ke depan, keberangkatannya masih belum berubah skenarionya,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan penambahan biaya umrah akibat kejadian ini, Azhar menegaskan belum ada pembicaraan ke arah sana. Pihaknya masih melihat situasi dan kondisi terakhir.
“Untuk bicara biaya, saya rasa kita belum mengeluarkan statement biaya, baik dari pihak penyedia jasa yang ada di sini maupun yang ada di sana,” katanya.
Ia menyebut, AMPHURI Sulampua memberangkatkan sekitar 3.000 sampai 4.000 jemaah per bulan melalui penerbangan dari Makassar. Jika melalui Malaysia dan Singapura, jumlahnya bisa mencapai 4.000 sampai 6.000 jemaah. Sementara Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulsel mencatat jumlah jemaah umrah per bulan mencapai 5.000 sampai 7.000 orang.
Azhar meminta jemaah yang terdampak tetap tenang dan sabar. Ia berharap situasi di Arab Saudi segera membaik.
“Kita menunggu update informasi terkini dari penerbangan dan situasi terkini dari Tanah Suci. Apa pun itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan keselamatan,” pungkasnya. (LN/E-4)