KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam selama tiga bulan terakhir memicu desakan keras dari Parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas krisis asap yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial mengingat penanganan yang berjalan sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan. Kabut asap pekat terus melumpuhkan sektor transportasi penerbangan, menghentikan aktivitas belajar-mengajar, serta memperburuk kondisi kesehatan dan perekonomian warga.
“Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, Senin (12/10).
Perlunya Pengerahan Kekuatan Penuh dan Bantuan Luar Negeri
Melihat eskalasi dampak yang sudah berlangsung seperempat tahun, Daniel menekankan pentingnya respons strategis agar seluruh instrumen negara dapat dikerahkan secara optimal demi memadamkan titik api.
“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kata dia.
Atas dasar tersebut, ia menilai Indonesia perlu membuka pintu bagi bantuan internasional. Menurutnya, menerima dukungan luar negeri bukan bentuk kelemahan negara, melainkan langkah logis menghadapi krisis lintas batas yang membutuhkan kolaborasi kawasan.
“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata dia.
Lebih lanjut, legislator tersebut melayangkan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas. Jika situasi kian memburuk, ia mendorong evakuasi mendesak bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia ke area terbebas dari asap.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” kata dia.
Istana Gelar Rapat Terbatas Evaluasi Karhutla
Merespons krisis tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin sore. Rapat terbatas ini difokuskan untuk mengunduh laporan penanganan serta mengevaluasi strategi penanggulangan karhutla, khususnya di titik krusial Sumatera dan Kalimantan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyatakan siap memaparkan capaian kerja serta peta penanganan di wilayah prioritas.
“Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti, red.) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via, red.) Zoom, tidak langsung,” kata Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin. (Ant/E-4)