MENTERI Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada 12–18 Oktober 2026 guna memperkuat kerja sama pembangunan pertanian, industrialisasi, dan hilirisasi di kawasan transmigrasi Indonesia. Langkah ini merupakan upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di luar Pulau Jawa.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (11/10), Menteri Iftitah menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam mengintegrasikan pertanian, infrastruktur, dan industrialisasi. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus didukung oleh teknologi dan investasi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Saya melihat industrialisasi sebagai salah satu jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau industri tumbuh, lapangan kerja terbuka. Itulah yang ingin kita dorong melalui transformasi transmigrasi,” ujar Iftitah.
Agenda utama kunjungan ini meliputi pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok (MARA) pada 12 Oktober untuk membahas pengembangan pertanian modern dan revitalisasi ekonomi pedesaan. Selain itu, Iftitah akan memberikan kuliah umum di Peking University mengenai strategi pembangunan kawasan berbasis investasi dan produktivitas.
Sejumlah komoditas unggulan kawasan transmigrasi yang menjadi fokus penjajakan kerja sama antara lain durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di NTT, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi, dan tebu di Papua. Iftitah menegaskan Indonesia tidak ingin hanya menjadi penghasil bahan mentah, melainkan pusat pengolahan yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal.
Selain agenda birokrasi dan akademik, delegasi Indonesia akan mengunjungi pusat industri dan riset di berbagai kota seperti Beijing, Chongqing, Hangzhou, dan Shanghai. Beberapa institusi yang dikunjungi meliputi BAIC Group, China National Rice Research Institute, hingga Zhejiang Huayou Cobalt.
Iftitah berharap kunjungan ini menghasilkan tindak lanjut konkret berupa investasi dan transfer teknologi. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan diplomasi ini adalah manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, terutama dalam peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru. (Z-10)