GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu.
Pramono menjelaskan telah bertemu dengan ketua PMI Jakarta terkait bulan dana PMI. Hal itu, kata dia, bersifat sukarela.
“Saya secara pribadi sebenarnya sudah membuat video untuk campaign tentang bulan dana PMI. Jadi, bulan dana PMI ini sepenuhnya bersifat sukarela. Tidak boleh kemudian apakah itu pejabat atau dari PMI-nya sendiri menentukan besaran pungutan, seakan-akan menjadi kewajiban membayar PMI ini,” ujar Pramono di Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).
Sumbangan PMI dengan besaran nominal, kata dia, telah terjadi sejak lama. Karena itu, Pramono meminta agar tidak ada penentuan nominal sumbangan di sekolah maupun di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Boleh iya, boleh enggak, sukarela sepenuhnya, karena memang yang seperti ini rupanya dulu-dulu dilakukan seperti yang sekarang terjadi,” ungkapnya.
Pramono mengatakan telah meminta pada Ketua PMI DKI Jakarta agar segera memberikan aturan terkait sumbangan tersebut.
Seperti diberitakan, beredar di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta lembaran berisi patokan sumbangan PMI untuk periode September-November 2026. Di dalamnya disebutkan nominal sumbangan dicantumkan untuk masing-masing pegawai Pemprov DKI berdasarkan jabatan dan status kepegawaian.
Pejabat sekelas wali kota dikenai sumbangan sebesar Rp2,5 juta per bulan atau Rp7,5 juta selama tiga bulan. Sedangkan Asisten Kota hingga pejabat eselon III/a dikenai sumbangan sebesar Rp1,5 juta. Kemudian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp300.000, sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp150.000. Lalu, sumbangan bagi tenaga honorer kontrak sebesar Rp30.000. (Ant/H-4)