Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menggelar puncak peringatan Hari Kontrasepsi Dunia 2026 sekaligus meluncurkan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup yang inklusif.
Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia tahun ini mengusung tema “Kontrasepsi, Informasi Tepat, Pilihan Bijak, Keluarga Sehat.”
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin mengatakan, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan selama satu bulan, mulai 7 September hingga 7 Oktober 2026.
Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan kontrasepsi secara serentak. Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN menggelar sejumlah webinar, di antaranya membahas kontrasepsi pria dan infertilitas.
“Yang pertama webinar terkait dengan kontrasepsi pria, yang saya kira antusiasnya juga cukup tinggi melibatkan teman-teman POGI,” kata Wahidin di Jakarta, Rabu (7/10).
Untuk webinar mengenai infertilitas, Wahidin mengatakan antusiasme peserta bahkan melebihi kapasitas yang disediakan.
“Kemudian ada webinar juga terkait dengan infertilitas. Ini ternyata terkait infertilitas sangat menarik. Jadi ini termasuk webinar yang pesertanya melebihi kapasitas,” ujarnya.
Dalam puncak peringatan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN juga meluncurkan media KIE kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup yang terdiri atas empat buku, yakni kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, pasangan usia subur, dan lanjut usia.
Selain itu, diluncurkan buku panduan alat permainan edukatif kesehatan reproduksi bagi remaja yang inklusif. Kemendukbangga/BKKBN juga menyerahkan tujuh seri buku kesehatan reproduksi dalam bentuk Braille bagi penyandang tunanetra.
Wahidin mengatakan, penyediaan media dalam format yang inklusif diharapkan dapat memperluas akses informasi kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Kikin Tarigan mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan materi KIE kesehatan reproduksi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Kikin menilai, penyandang disabilitas memiliki hak untuk ditempatkan secara setara dan bermartabat sebagai warga negara. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas jika akses terhadap fasilitas dan informasi masih terbatas.
“Kalau kita sepakat bahwa penyandang disabilitas jumlahnya berkisar 10-15 persen, maka masalah utamanya ada di 85-90 persen. Pengampu kewajiban tidak tahu kewajibannya,” ujar Kikin.
Menurutnya, pihak yang memiliki kewajiban memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya pemerintah, tetapi juga aktor nonnegara, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, hingga keluarga.
“Dari pemerintahan terbawah sampai pemerintahan teratas. Dari aktor negara sampai aktor non-negara. Termasuk di sini swasta, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk keluarga,” katanya.
Kikin menegaskan, aksesibilitas harus menjadi bagian penting dalam setiap pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Sebab, berbagai fasilitas yang tidak dapat diakses penyandang disabilitas pada akhirnya tidak memberikan manfaat bagi kelompok tersebut.
“Sebaik-baiknya pembangunan dilakukan oleh pemerintah, sebaik-baiknya fasilitas, sarana-prasarana diberikan oleh pemerintah, kalau tidak akses bagi penyandang disabilitas sama dengan dikalikan nol. Tidak ada gunanya,” tegasnya.
Karena itu, Kikin mengapresiasi penyediaan media KIE kesehatan reproduksi dalam format yang dapat diakses penyandang disabilitas netra. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk memastikan informasi dapat diterima secara setara.
“Ketika negara menunaikan kewajibannya memberikan materi-materi terbaik terkait media KIE kesehatan reproduksi kepada teman-teman penyandang disabilitas netra, aksesnya diterima,” ucapnya.
Kikin juga mengingatkan bahwa kebutuhan terhadap aksesibilitas bukan hanya persoalan kelompok penyandang disabilitas saat ini. Menurutnya, setiap orang pada akhirnya dapat mengalami kondisi disabilitas secara fungsional seiring bertambahnya usia.
Ia mengatakan, memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas pada dasarnya juga merupakan investasi untuk masa depan semua orang.
“Oleh karena itu, memberikan yang terbaik kepada penyandang disabilitas adalah menyiapkan masa tua kita atau ketika kita menyandang disabilitas akan lebih baik untuk diri kita sendiri,” pungkasnya.(H-2)