GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh jajaran memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran di permukiman padat dan banjir.
Hal itu disampaikan Pramono saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
“Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan Tahun 2026 merupakan ruang penting untuk memperkuat komitmen, kapasitas, dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta,” kata Pramono.
Menurut dia, status Jakarta sebagai kota global menuntut penanganan bencana yang cepat dan tepat. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci karena bencana tidak dapat ditangani satu lembaga.
“Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Pramono secara khusus meminta kewaspadaan terhadap kebakaran di permukiman padat. Kondisi kemarau dan potensi El Nino dinilai meningkatkan risiko kebakaran.
“Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini,” tegasnya.
Untuk banjir, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar dalam penataan sungai yang melintasi wilayah Jakarta. Pemprov DKI fokus pada pembebasan lahan, sedangkan pembangunan turap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama,” kata Pramono.
Ia menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemulihan warga terdampak harus dilakukan lintas sektor, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan usaha.
“Di Jakarta, penanganannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan karena penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menambahkan, Rakorda juga membahas kesiapan evakuasi, logistik, infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum.
“Melalui Rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta penanganan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” kata Marulitua. (Z-2)