KEPALA BNPB Letjen TNI Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Jumat (25/9). Kunjungan ini bertujuan memastikan proses penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan pascabencana berjalan optimal sesuai kondisi lapangan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wakil Presiden bersama Kepala BNPB, Gubernur Sumatra Barat, dan Bupati Solok melakukan rapat koordinasi serta meninjau sejumlah lokasi terdampak. Wapres juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan untuk membantu masyarakat terdampak serta pengungsi selama masa tanggap darurat.
Percepatan Infrastruktur dan Layanan Publik
Dalam rapat koordinasi, Wakil Presiden memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan infrastruktur vital, mulai dari jalan, jembatan, jaringan air bersih, hingga aliran sungai dan lahan pertanian. Wapres juga meminta agar fasilitas pemerintahan yang terdampak segera diperbaiki agar pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, tetap dapat diakses masyarakat.
Perhatian khusus turut diberikan kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan kelompok ini terdata dengan akurat dan terpenuhi secara maksimal.
Terkait logistik, Wapres menekankan pentingnya distribusi yang cepat dan tertib. “Pengelolaan logistik perlu dilakukan secara tertib melalui pencatatan barang masuk dan keluar sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipantau setiap hari,” tegasnya.
Hunian Aman dan Pendataan Berbasis KK
Mengenai kebutuhan tempat tinggal, Wakil Presiden menginstruksikan penyediaan hunian sementara maupun tetap yang aman dan layak. Lokasi hunian baru diharapkan berada di kawasan rendah risiko bencana tetapi tetap mempertimbangkan kedekatan dengan lingkungan asal warga.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya percepatan pendataan masyarakat terdampak berbasis kepala keluarga (KK), termasuk bagi warga yang mengungsi secara mandiri. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan dan penyusunan rencana pemulihan.
BNPB bersama pemerintah daerah akan mempercepat verifikasi data rumah rusak (berat, sedang, dan ringan) melalui Surat Keputusan Bupati yang dipadupadankan dengan data kependudukan. BNPB juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
Pemulihan Sektor Dasar
Untuk mempercepat pembersihan material banjir, dilakukan pemetaan kebutuhan alat berat dan kendaraan angkut. Di sektor layanan dasar, petugas gabungan terus berupaya memulihkan jaringan listrik dan air bersih secara bertahap berdasarkan kajian teknis di lapangan.
Kunjungan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Solok tetap bertindak sebagai penanggung jawab utama penanganan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. (I-2)