
DELEGASI Iran dengan jumlah anggota yang dipangkas dijadwalkan mendarat di New York pada Selasa untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran ini berlangsung di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan terjadinya “hal-hal yang sangat besar” di tengah perang di Timur Tengah.
Sebagai anggota pendiri PBB, Iran telah mempertahankan kehadirannya dalam ajang diplomatik global tersebut selama puluhan tahun. Kehadiran Iran terakhir kali dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan pendahulunya, Ebrahim Raisi. Namun, kehadiran delegasi Iran tahun ini di wilayah negara yang sedang berperang dengannya menjadi hal yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintahan Trump menyatakan bakal mengizinkan “delegasi inti” Iran, yang mencakup Pezeshkian, untuk datang ke New York. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis mengonfirmasi bahwa jumlah delegasi tahun ini lebih kecil dibandingkan ajang serupa pada tahun 2025, beberapa bulan sebelum perang AS-Iran dimulai.
“Sesuai dengan kewajiban kita sebagai negara tuan rumah, delegasi inti dari rezim Iran akan dapat menghadiri Pekan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.
Juru bicara tersebut menambahkan delegasi tersebut akan dikenakan pembatasan perjalanan serta larangan pembelian barang-barang mewah dan barang lainnya sesuai dengan kebijakan sanksi AS. Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Markas Besar PBB, pihak berwenang AS memang tidak boleh menghalangi perwakilan negara anggota untuk bepergian ke atau dari markas besar PBB.
Meskipun tidak ada serangan AS ke Iran yang dilaporkan secara terbuka selama lebih dari dua minggu, Trump mengindikasikan keputusan-keputusan besar terkait Iran mungkin makin dekat. Saat berbicara kepada Fox News akhir pekan lalu, Trump mengaku berada dalam “mode mengambil keputusan” dan menyebut “hal-hal yang sangat besar” bisa segera terjadi.
Di sisi lain, Iran memperingatkan bahwa setiap serangan baru dari AS akan memicu serangan beruntun terhadap basis-basis dan kepentingan AS di seluruh kawasan. Kantor Berita Tasnim melaporkan bahwa komando militer pusat Iran menerima informasi mengenai persiapan AS, dengan dukungan beberapa negara kawasan, untuk melanjutkan tindakan terhadap Iran.
Terkait keamanan, logistik perlindungan untuk Presiden Iran selama Sidang Umum PBB akan ditangani oleh US Secret Service. Sementara itu, pejabat diplomatik lainnya akan dilindungi oleh Diplomatic Security Service Kementerian Luar Negeri AS, dengan dukungan dari Kepolisian New York (NYPD).
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS menegaskan bahwa para delegasi Iran diizinkan masuk “semata-mata untuk tujuan mewakili Republik Islam Iran di hadapan PBB” dan wajib membatasi aktivitas mereka hanya pada urusan terkait PBB. Para anggota delegasi juga harus mengajukan dan menerima persetujuan terlebih dahulu jika ingin bepergian di luar area markas PBB, Bandara Internasional John F. Kennedy, atau fasilitas misi Iran di PBB.
Pembatasan ini juga mencakup larangan mengakses toko grosir besar serta membeli barang-barang mewah. Selain Iran, pembatasan akses PBB juga dialami oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang kembali ditolak permohonan visanya oleh pemerintahan Trump sehingga kemungkinan besar akan memberikan pidato melalui rekaman video. (CNN/Z-2)
