MEMANASNYA kembali konfrontasi bersenjata antara kelompok Houthi di Yaman dan koalisi Arab Saudi memicu kekhawatiran serius di Tanah Air.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama sejumlah pemangku kepentingan mendesak pemerintah melalui kementerian terkait dan perwakilan diplomatik di luar negeri untuk segera merumuskan langkah mitigasi, termasuk skenario kontinjensi evakuasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan jemaah umrah.
Desakan ini mengemuka seiring meningkatnya eskalasi militer dalam beberapa waktu terakhir, yang dikhawatirkan dapat berdampak langsung terhadap keamanan wilayah-wilayah vital di Arab Saudi, termasuk kota suci Mekah dan Jeddah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyatakan bahwa perlindungan menyeluruh harus diberikan kepada seluruh WNI di Arab Saudi, baik para pekerja migran maupun ratusan ribu jemaah umrah yang lalu-lalang setiap bulannya.
“Perlindungan WNI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jemaah umrah saja. Kita perlu memastikan seluruh warga kita mengetahui kontak darurat dan mekanisme meminta bantuan dengan cepat,” ujar Dini di Jakarta, Kamis (17/9).
Menanggapi situasi tersebut, pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan bahwa langkah-langkah antisipatif terus dimatangkan.
Pemerintah menegaskan bahwa kendati situasi di lapangan saat ini masih terpantau kondusif dan aktivitas penerbangan serta ibadah umrah berjalan normal, persiapan menghadapi kemungkinan terburuk tetap harus dilakukan.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta otoritas setempat.
“Kami terus memperbarui pemantauan terhadap perkembangan konflik. Task Force Umrah serta layanan hotline 24 jam juga telah disiapkan untuk mempercepat respons terhadap kondisi jemaah di sana,” ungkap Maria.
Sebelumnya, laporan dari otoritas pertahanan udara Arab Saudi menyebutkan adanya upaya pencegatan (interception) terhadap objek udara mencurigakan berupa drone yang mendekati wilayah Mekah.
Insiden tersebut kian memperkuat urgensi bagi perwakilan RI di luar negeri untuk memperketat diseminasi peringatan dini (early warning) kepada para WNI agar menghindari daerah-daerah yang berpotensi menjadi titik rawan konflik.
Pemerintah mengimbau kepada seluruh WNI, khususnya yang berada di kawasan potensi bahaya, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
WNI juga diminta untuk senantiasa memantau kanal komunikasi resmi KBRI dan KJRI guna mendapatkan informasi mutakhir mengenai perkembangan situasi keamanan regional. (E-4)